Sri Mulyani Ungkap Solusi biar Bansos Bebas Korupsi

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 16 Des 2020 15:59 WIB
Pemerintah menaikkan pajak impor barang konsumsi. Pengumuman kenaikan pajak impor barang konsumsi itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong akselerasi digital terhadap seluruh program bantuan sosial (bansos) hingga subsidi dari pemerintah.

Tujuannya agar anggaran yang sudah disiapkan untuk bansos dan subsidi itu bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan bebas dari korupsi.

"Ini semuanya kita harapkan dapat mengakselerasi financial inclusion dan sekaligus juga akuntabilitas dan reliability dari policy pemerintah yang sangat mengandalkan kepada apa yang disebut by name by address, targeted support kepada pemerintah kepada yang memang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Conference 2020, Rabu (16/12/2020).

"Ini semuanya akan membutuhkan teknologi digital yang memungkinkan belanja pemerintah dan policy-policy pemerintah bisa dieksekusi dan bisa kita awasi lebih akurat mengurangi terjadinya korupsi dan moral hazard," tambahnya.

Digitalisasi atau percepatan implementasi teknologi digital ini sudah diterapkan pemerintah pada beberapa program strategisnya selama masa pandemi.

"Sekarang dalam masa pandemi Presiden memberikan bantuan sosial produktif kepada dunia usaha itu artinya mereka yang sudah punya account akan mendapatkan, yang belum punya mereka akan dibukakan account di perbankan atau di financial institution," paparnya.

Beberapa lainnya masih ada yang sama sekali belum ditransformasi ke sana. Untuk itu, Sri Mulyani kemudian mendorong kementerian dan lembaga (K/L) yang belum bertransformasi secara digital untuk segera mengejar ketertinggalannya.

"Saya sangat berharap bahwa seluruh subsidi pemerintah yang lain akan bisa dikonversi menjadi digital dan ini merupakan tantangan yang saya harap akan bisa dilakukan atau dikerjakan oleh kementerian lembaga," imbaunya.

Berlanjut ke halaman berikutnya.