Sri Mulyani Ungkap Solusi biar Bansos Bebas Korupsi

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 16 Des 2020 15:59 WIB
Pemerintah menaikkan pajak impor barang konsumsi. Pengumuman kenaikan pajak impor barang konsumsi itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan

Beberapa program subsidi yang belum mengadaptasi teknologi digital adalah subsidi pupuk. Padahal, anggaran yang dikucurkan untuk program ini cukup besar hingga Rp 30 triliun.

"Subsidi pupuk seharusnya kita tahu petani lokasinya di mana dan kebutuhan pupuknya berapa, digitalisasi tentu akan sangat membantu dari sisi akurasi dan perencanaannya. Subsidi pupuk ini lebih dari Rp 30 triliun," ungkapnya.

Tak kalah penting adalah program subsidi LPG 3 kilogram (kg). Sri Mulyani berharap Pertamina bisa segera mengadaptasi teknologi digital untuk mendata penerima subsidi tersebut.

"Kemudian subsidi untuk LPG 3 kg yang dalam hal ini saya lihat Pertamina ada di sini. Itu berapa puluh juta kita punya hampir lebih dari Rp 53 triliun," tuturnya.

Terakhir yang penting juga sangat membutuhkan digitalisasi adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Kredit usaha rakyat atau ultra mikro yang jumlahnya bisa mencapai 20 juta manusia atau pelaku usaha. Ini semuanya akan membutuhkan teknologi digital," ucapnya.


(ara/ara)