Syarat Tes PCR ke Bali Banyak Diprotes, Luhut Jawab Begini

Herdi Alif Alhikam - detikFinance
Jumat, 18 Des 2020 07:00 WIB
Pegadang menjalani test swab PCR di Pasar Petojo Encek, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Sebanyak 42 pedagang menjalani test swab pcr yang dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas kecamatan Gambir.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Kebijakan wajib tes PCR untuk wisatawan masuk ke Pulau Bali jadi sorotan. Kebijakan ini berawal dari permintaan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada pemerintah daerah.

Luhut yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menegaskan para pelancong yang mau menikmati hari liburnyq ke Bali harus mematuhi aturan tes PCR tersebut.

"Saya mohon memberikan pemahaman, kalau kita lakukan peraturan perundang-undangan ditindak aja sesuai aturan. Tapi kita sosialisasikan, ingatkan lagi ke mereka kalau mau libur enak-enak di Bali ya patuhi saja aturan ini," kata Luhut dalam potongan video rapat pada hari Selasa lalu, yang diunggah Kemenkomarves dan dikutip detikcom Kamis (17/12/2020).

Adapun tes PCR jadi syarat wajib untuk masuk ke Bali lewat jalur udara atau dengan moda pesawat. Sementara itu, untuk jalur darat masyarakat wajib melakukan tes rapid antigen. Kedua tes itu dilakukan H-2 sebelum perjalanan ke Bali.

Luhut memandang wisatawan yang pergi ke Bali, apalagi yang memilih moda pesawat terbang dinilai memiliki cukup uang untuk melakukan tes PCR sebelum berangkat ke Bali.

"H-2 sebelum ke Bali wajib tes PCR. Dia bayar sendiri, karena orang yang terbang kan punya uang," ujar Luhut.

Belakangan waktu minimal tes PCR diperbaharui menjadi H-7 sebelum berangkat.

Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah mengeluarkan surat edaran untuk wisatawan yang akan memasuki Bali saat libur Natal dan tahun baru dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 2021 Tahun 2020.

Adapun kebijakan ini diambil demi menekan potensi penyebaran virus Corona di Bali selama musim liburan natal dan tahun baru. Pulau Dewata sendiri masuk ke dalam 8 zona merah Corona.

Merespons kebijakan tersebut, pengusaha protes. Selengkapnya di halaman berikutnya