.webp)
Pandemi COVID-19 membuat ekonomi nasional tertekan hal ini juga berdampak pada buruh atau pekerja. Misalnya berkurangnya penghasilan hingga kehilangan penghasilan. Untuk mengatasi ini, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ada dengan mengeluarkan Kartu Prakerja.
Ketua Umum Federasi serikat buruh persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi mengungkapkan pemerintah memang memiliki program Kartu Prakerja yang mengundang kontroversi. Dia menyebut program kartu Prakerja ini telah terealisasi sebesar Rp 19,87 triliun atau setara dengan 99,4% dari total anggaran Rp 20 triliun.
Kartu Prakerja ini juga telah disalurkan hingga sekitar 5,59 juta peserta. Pihak swasta dan BUMN dilibatkan untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang Kartu Prakerja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penerapan program Kartu Prakerja tidak efektif menekan angka pengangguran seperti yang diharapkan, apalagi menciptakan wirausaha," jelas dia dalam konferensi pers, Sabtu (19/12/2020).
Dia mengungkapkan para peserta tidak diarahkan ke industri unggulan, seharusnya pemerintah memberikan informasi terkait industri spesifik yang dibutuhkan oleh pasar untuk industri jangka pendek dan panjang.
"Pemerintah juga tidak memberikan informasi kepada peserta mengenai keahlian apa yang dibutuhkan oleh industri potensial dan desain sampai konten pelatihan belum memastikan terpenuhinya keterampilan yang dibutuhkan," jelas dia.
Halaman berikutnya penjelasan pemerintah terkait Kartu Prakerja>>>
Hasil itu didapat dari survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melibatkan 300 ribu responden pada Agustus 2020 lalu.
"Survei yang dilakukan BPS pada Agustus 2020 dengan 300 responden menghasilkan bahwa 88% mengatakan dengan Kartu Prakerja keterampilan peserta meningkat nah ini menggembirakan buat kita. Lalu ada 81,2% menggunakan uang kartu pra kerja untuk kebutuhan sehari-hari," kata Rudy dalam keterangannya, Rabu (16/12/2020).
"Jadi betul-betul manfaat dari Kartu Prakerja ini baik untuk keterampilannya maupun untuk subsidi penghasilan mereka ini juga dianggap berhasil," tambahnya.
Rudy mengatakan program Kartu Prakerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi orang-orang yang akan masuk dunia kerja. Kini di masa pandemi COVID-19 kartu pra kerja menjadi penyelamat pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, program ini menjadi penyelamat atau instrumen penting untuk menyalurkan bansos. Terutama sebagian besar untuk orang-orang yang tidak terdata dalam DTKS Kementerian Sosial.
"Kartu Prakerja ini awalnya untuk meningkatkan skilling, reskilling, atau up skilling bagi orang-orang yang akan masuk ke dunia kerja atau orang-orang yang butuh reskilling, atau up skilling akibat revolusi industri ke-4. Nah namun pada perjalanannya saat kita mau melaunching, tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Nah ini, program ini diharapkan menjadi pelampung atau instrumen untuk menyalurkan bansos yang mana sebagian besar dari orang-orang ini tidak terdata dalam data DTKS Kementerian Sosial," ujar Rudy.
