Kadin Minta Kenaikan Listrik di Bawah 20%

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di bawah 20 persen. Jika lebih dari itu, pengusaha Kadin tetap mengancam memboikot pembayaran listrik."Kenaikan itu yang bisa ditoleransi bulan Agustus. Kalau tidak, teman-teman marah dan akan boikot membayar," kata Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat.Hal itu diungkapkan Hidayat usai penandatanganan kerjasama (MoU) antara TNI AL dan Kadin dalam pengembangan sektor maritim di Kantor Kadin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (1/2/2006).Hidayat mengaku, pihaknya sudah bicara dengan Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi dan asosiasi industri, agar kenaikan TDL tidak sampai 20 persen, bahkan di bawahnya, dengan asumsi subsidi PLN Rp 15 triliun.Kadin juga meminta agar audit BPK benar-benar menjadi referensi semua pihak, sehingga jangan sampai inefisiensi PLN dibebankan ke konsumen.Mengenai pernyataan Menko Perekonomian Boediono yang mengatakan tidak ada insentif atas kenaikan TDL, Hidayat mengaku, pihaknya memang belum pernah membicarakannya dengan Menko."Yang kami bicarakan dengan Menko 2 minggu lalu masalah perburuhan, perpajakan, infrastruktur dan peraturan daerah. Ada kesepakatan, pemerintah keluarkan kebijakan baru yang sifatnya lebih meringankan dunia usaha," ungkap Hidayat.Kebijakan baru itulah yang diharapkan bisa menjadi semacam insentif, karena regulasinya bersifat meringankan.Hidayat optimistis kebijakan baru tersebut akan membuat stimulus dunia usaha. Secara prinsip, ujar Hidayat, dunia usaha meminta TDL jangan dinaikkan sekarang, supaya ada waktu mengimplementasi kebijakan baru tersebut."Menurut Menkeu, TDL akan diumumkan Maret dan diterapkan April, tapi kami tetap keberatan. Makanya kita akan ketemu setelah Menkeu pulang dari Batam," kata Hidayat. (ir/)