3 Fakta Cuti Akhir Tahun Diperketat, PNS Jangan Berani-berani Langgar!

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 23 Des 2020 19:30 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk periode libur akhir tahun diperketat. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 72/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi COVID-19 yang berlaku sejak 21 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021.

Lebih lanjut, ada 3 fakta terkait pengetatan cuti akhir tahun bagi PNS yang harus diketahui:

1. Harus Minta Restu PPK

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widiyantini cuti akhir tahun tepatnya pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) hanya dapat diberikan dengan izin Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pemberian itu pun tak sembarangan, karena harus memperhatikan kebutuhan dari PNS yang mengajukan cuti.

"Di dalam Surat Edaran Menteri PANRB tersebut, tidak ada larangan memberikan cuti. Hanya pengetatan. Mengapa? Di sana juga diberikan syarat-syaratnya. Misalnya sesuai kebutuhan dan kepentingan ASN yang bersangkutan. Dan tetap mengikuti PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, PP 17/2020, dan PP nomor 49/2018," kata Rini dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/12/2020).

2. Cuti Tanpa Izin, Sanksi Menanti

Dengan pengetatan itu, maka PNS yang melanggar atau nekat cuti tanpa seizin PPK akan diberikan sanksi kedisiplinan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Dalam PP nomor 53 tahun 2010 itu, ketentuan sanksi atau hukuman kedisiplinan tertuang dalam pasal 7. Untuk sanksi ringan, PNS akan diberikan teguran lisan. Kemudian, untuk pelanggaran kedua diberikan teguran tertulis. Dan pelanggaran ketiga diberikan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Namun, untuk sanksi sedang berupa penundaan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

3. Sudah Terlanjur Dapat Cuti Bisa Dicabut?

Apabila ada PNS yang sudah terlanjut mendapat cuti sebelum terbitnya SE tersebut, maka cutinya kemungkinan tidak dicabut. Hanya saja, menurut Rini keputusan itu kembali lagi pada kewenangan PPK.

"Jadi sebetulnya kalau ASN sudah memperoleh cuti, silakan saja tetap cuti. Itu diberikan kepada PPK. PPK diberikan kewenangan, hanya saja dihimbau untuk dilakukan pengetatan," tutup Rini.

(dna/dna)