Sandiaga Salahuddin Uno hari ini resmi dilantik menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif (menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio.
Jauh sebelum menjadi menteri, Sandiaga Uno kerap disebut-sebut ditawari posisi sebagai bos badan usaha milik negara (BUMN), yang dipimpin oleh kawannya, Menteri BUMN Erick Thohir.
Saat ditanya mengenai desas-desus Sandi bakal merapat ke BUMN, kala itu Erick tak memberikan kesimpulan yang jelas. Tapi dia menilai bagus juga kalau sahabatnya itu membantu perusahaan negara.
"Kalau memang Pak Sandi mau bantu BUMN bagus juga," kata Erick di Kompleks Istana, Jakarta, 22 November 2019.
Di tempat lain, Sandiaga Uno menyatakan akan tetap berkontribusi dan bersedia membantu Erick dalam membesarkan BUMN, namun tetap di luar pemerintahan.
"Saya bilang berkontribusi untuk pembangunan pemerintah itu nggak perlu harus menjabat menteri atau pejabat BUMN tapi di mana pun kita berada," jelasnya di JW Marriott Hotel, Jakarta, 20 November 2019.
Lagipula, Sandiaga mengaku tak pernah membicarakan soal jabatan di perusahaan negara dengan Erick. Dia juga tak pernah mendapati adanya tawaran tersebut.
Awal tahun ini, keduanya pun menggelar pertemuan di Kementerian BUMN, tepatnya
6 Februari 2020. Erick menyebut pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi.
Erick mengatakan, dalam pertemuan itu hanya sekadar ngobrol-ngobrol. Erick juga menyatakan dirinya tak memberi penawaran posisi direksi pada BUMN.
"Nggak mungkin Pak Sandi jadi Dirut (BUMN)," ungkapnya.
Tak jadi dirut BUMN, kini Sandiaga Uno resmi duduk di pucuk pimpinan tertinggi Kemenparekraf. Dirinya yang sempat berseberangan kubu dengan Jokowi di Pilpres 2019, mengungkapkan alasannya mau masuk ke kabinet Jokowi.
"COVID-19 ini adalah game changer, COVID-19 ini mengubah segalanya, terutama ketika 2 minggu terakhir saya bertafakur, tadabur, berkontemplasi, refleksi, bahwa kita semua akhirnya harus bersatu padu," ujar Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).
"Semua kita lakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Dan jika negara memanggil pada saat inilah menurut saya tanggung jawab ada di pundak masing-masing dari kita," tambahnya.
(toy/dna)
