.webp)
Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil kebijakan emergency break atau rem darurat usai libur tahun baru 2021 dinilai membuat psikologi pengusaha menjadi makin kacau.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha saat ini sudah khawatir dan galau dengan rencana tersebut. Dia menilai jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka pembatasan jam operasional dan pembatasan ruang gerak warga akan diberlakukan kembali.
"Jika kembali seperti yang dulu tentu akan membuat aktivitas ekonomi semakin terbatas dan stagnan," ujar Sarman dalam keterangannya, Senin (28/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menilai hal ini menjadi sinyal buruk bagi perekonomian di awal tahun. Bahkan, kebijakan ini bisa menurunkan optimisme pengusaha.
"Ini sinyal ekonomi yang kurang baik di awal tahun, dan secara psikologis akan menurunkan rasa optimisme di kalangan pelaku usaha," kata Sarman.
Sarman mengatakan, jika kebijakan ini kembali diberlakukan maka maka akan semakin banyak pekerja yang terkena PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup. Hal itu menurutnya akan menambah beban sosial bagi pemerintah.
Kebijakan ini juga akan berdampak terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi lokal Jakarta pun dinilai akan makin stagnan bahkan merosot.
"Karena ekonomi Jakarta menyumbang 17% PDB Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus setelah kuartal II tumbuh negatif minus 8,23% serta di kuartal III-2020 juga masih terkontraksi 3,82%," papar Sarman.
Di sisi lain, Sarman mengatakan pengusaha memahami bahwa tujuan rem darurat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan warga. Namun, kondisi perekonomian juga harus jadi perhatian utama Pemprov DKI Jakarta.
"Kami sangat berharap agar Pemprov dapat mempertimbangkan secara cermat dan matang dengan memperhatikan kondisi ekonomi Jakarta saat ini," ujar Sarman.
Sarman juga meminta Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan lobi kepada pemerintah pusat agar Jakarta menjadi prioritas program vaksinasi. Mengingat, sumbangsih ibu kota yang besar dalam perekonomian nasional.
"Paling strategis, Pemprov DKI Jakarta harus melobi Pemerintah Pusat agar DKI Jakarta menjadi skala prioritas program vaksinasi, mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian nasional," ujar Sarman.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pernah berbicara soal kemungkinan menarik emergency break atau rem darurat. Namun memang, keputusan menarik rem darurat baru akan diputuskan di awal Januari 2021.
Hal itu terjadi setelah jumlah kasus COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Bahkan, selama sepekan kemarin jumlah positif Corona mengalami kenaikan tertinggi selama dua hari.
"Menyikapi peningkatan ini kami akan terus mengambil beberapa kebijakan. Kita akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 Januari 2021 apakah dimungkinkan nanti Pak Gubernur, apakah ada emergency brake atau yang lain nanti kami akan lihat sesuai dengan fakta dan data memang ini sangat dinamis sekali terkait fakta dan data," kata Riza Patria di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020).
(zlf/zlf)
