Soal Harga Kedelai Naik, Ini Pesan Wakil Ketua MPR RI ke Kementan

Faidah Umu Safuroh - detikFinance
Rabu, 06 Jan 2021 10:49 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (Zhacky-detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan memberikan tanggapan atas aksi mogok pengrajin tahu tempe pelaku UMKM buntut mahalnya harga kedelai sejak 1-3 Januari 2021. Menurutnya, kenaikan harga kedelai ini adalah masalah klasik tapi tidak sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah secepatnya.

Syarief menilai persoalan ini terjadi karena tahu dan tempe adalah salah satu makanan terbanyak yang dikonsumsi masyarakat karena bergizi tinggi, murah, dan mudah didapatkan. Sehingga ketika harganya naik maka akan berpengaruh besar terhadap masyarakat.

"Aksi mogok karena kenaikan harga bahan baku berbuntut pada masyarakat yang menjadi konsumen tahu tempe sehingga pemerintah harus hadir menjembatani persoalan ini," ungkap Syarief dalam keterangannya, Rabu (6/1/2020).

Harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe diketahui melonjak tajam dari Rp 7.200 menjadi Rp 9.200 per kg.

"Kenaikan ini harus diintervensi oleh pemerintah sehingga para pengrajin tahu tempe UMKM dapat tetap berproduksi dengan harga yang stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi konsumen tahu tempe," ungkapnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan penyebab utama masalah klasik ini yakni belum tercapainya swasembada pangan. Namun masalah yang penting lain adalah menjaga harga stabil dan menjaga supply dan demand kedelai sekali pun masih tergantung pada impor.

"Sekarang pemerintah harus membuka keran impor kedelai dan diberikan kepada koperasi-koperasi, asosiasi tempe dan tahu bukan hanya kepada pedagang-pedagang besar yang menguasai pasar," ucapnya.

Berdasarkan data, kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 2,8 juta ton. Alokasinya, 70% untuk tempe, 20% untuk tahu, dan sisanya untuk bahan kecap. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai itu, Indonesia harus impor hingga 2,5 juta ton yang sebagian besar dari Amerika Serikat dan Kanada.

Menurut Syarief, Kementan harus kembali menggiatkan program swasembada pangan, khususnya pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Apabila kita swasembada pangan maka kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor yang menjadi salah satu penyebab naik turunnya harga pangan, seperti kedelai," tegasnya

Ia pun mendorong pemerintah untuk segera membuat rencana strategis tersebut. Pemerintah harus membuat pemetaan berapa ratus hektare lahan pembibitan dan penanaman kedelai sesuai jumlah kebutuhan pasar, hingga aspek-aspek teknis lainnya sehingga persoalan kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu tempe tidak muncul kembali dan tidak meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha UMKM.

(akn/hns)