Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku jika penyaluran bantuan sosial (bansos) belum optimal. Hal itu disebabkan oleh data milik pemerintah yang belum lengkap.
"Kendalanya adalah disebabkan karena data yang tidak lengkap, sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021).
Risma mengakui data kemiskinan yang ada masih berantakan alias tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia pun berkomitmen bakal membereskan masalah data kemiskinan agar ke depan bansos bisa disalurkan tepat sasaran.
"Karena itu yang kita lakukan pada 2021 adalah adalah bagaimana kami memperbaiki data," ucapnya.
Risma mengatakan akan terus berkoordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki data tersebut. Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
"Untuk kita bersama-sama gunakan data yang sama, sehingga ke depan bisa kita petakan, sehingga (penyaluran bansos) jadi lebih terukur," ujar Risma.
Risma memaparkan untuk bansos sepanjang 2020 hanya mencapai 97,09% atau Rp 123,51 triliun dari pagu anggaran Rp 127,2 triliun.
Realisasi anggaran tersebut terdiri dari bansos sembako Jabodetabek terealisasi 99,91%, bansos tunai terealisasi 98%, program keluarga harapan (PKH) terealisasi 99,92%, bansos tunai sembako non PKH 99,99%, bansos beras terealisasi 100%, dan program sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) terealisasi 92,92%.
