RI Belum Bisa Lepas dari Kedelai Impor, Tahun Ini Capai 2,6 Juta Ton

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 14 Jan 2021 08:15 WIB
Harga kacang kedelai mengalami kenaikan dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 per kilogram. Kenaikan dirasakan para perajin tempe sejak satu bulan terakhir.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Indonesia belum bisa lepas dari kedelai impor. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi diperkirakan Indonesia butuh mengimpor kedelai hingga sebanyak 2,6 juta ton untuk memenuhi kebutuhan tahun ini.

"Ada perkiraan impor tahun 2021 itu totalnya 2,6 juta ton yang akan turun diperkirakan target sampai bulan Maret adalah 650.000 ton," ujar Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Menurut paparannya, kebutuhan kedelai di Indonesia sampai bulan Maret 2021 bisa mencapai 278.180 ton, sedangkan perkiraan produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 28.754 ton. Untuk itu, impor kedelai masih belum bisa terelakkan.

Dari segi harganya, harga distributor kedelai tak dipungkiri terus mengalami kenaikan. Apalagi harga ecerannya saat ini sudah mencapai Rp 10.000 - Rp 10.400/kilogram nya.

"Khusus kedelai kita lebih breakdown terkait harga di distributor bulan November Rp 7.500 - Rp 8.000, Desember naik Rp 8.500 kemudian Januari awal Rp 9.200. Ini yang kemudian isu terakhir kemarin," paparnya.

"(Ecerannya) Bisa sampai Rp 10 ribu - Rp 10.400. Kalau ini harga di distributor, jadi perajin tempe tahu itu langsung dari distributor," sambungnya.

Namun, menurut Agung, pihaknya telah berupaya dengan para stakeholder lainnya untuk menekan harga kedelai tersebut. Rencananya, harga kedelai akan diturunkan jadi Rp 8.500 selama 100 hari ke depan.

"Tapi kami terus bekerja sama dengan stakeholder, dengan Kemendag, Satgas Pangan terkait hal (kedelai) ini. Dan solusinya yang kita ambil secara bersama untuk 100 hari ke depan adalah menurunkan harga distributor Rp 8.500," ungkapnya.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengungkapkan penyebab di balik ketergantungan RI terhadap kedelai impor. Salah satu penyebab adalah karena produktivitas produksi kedelai dalam negeri yang belum mampu mencapai target potensinya.

Tahun ini, pemerintah berencana meningkatkan produksi kedelai dalam negeri yakni hingga mencapai 325 ribu hektare. Akan tetapi, lahan seluas itu hanya mampu memproduksi sebanyak 1,5 juta ton kedelai, sedangkan sebenarnya RI bisa memproduksi hingga 3,5 juta ton kedelai.

"Dengan tanam 325 ribu hektare, produktivitas sekitar 1,5 juta ton di bawah potensi, memang potensi riset litbang yang dirilis itu bisa 3,5 juta ton, baik itu varietas Rajabasa, Agropuro, Malika, Baluran, Usowei ini yang varietas baru itu yang didorong sehingga bisa memasok produksi 1,5 ton per hektare bisa masuk 500 ribu ton sampai panennya bulan 9," ungkap Suwandi.

Penyebab lainnya karena keuntungan menanam kedelai kurang menguntungkan menurut para petani. Sebab, biaya produksinya cukup tinggi dan keuntungannya pun kecil. Menanam kedelai hanya mampu memberi keuntungan Rp 1 juta per hektare. Jumlah keuntungan itu jauh tertinggal dibanding keuntungan yang didapat dari menanam padi, jagung atau tebu.

"Biaya produksi itu masih mahal antara Rp 5.000- Rp 6.000, pengalaman sebelum COVID-19 itu harga kedelai lokal rendah sekali Rp 6.500- Rp 7.000 per Kg. Sehingga, keuntungan nanam kedelai data BPS tahun 2017 itu cuma Rp 1 juta per hektare itu sangat rendah sekali jauh di bawah nanam padi dan jagung sehingga petani lebih memilih yang untungnya lebih tinggi padi jagung dan beberapa tempat memilih tebu," ungkapnya.

Menanam kedelai juga terbilang cukup sulit. Tanaman kedelai rawan dengan penyakit dan kerap jadi incaran hama seperti tikus.

"Selama ini kuncinya ada di benih dan untuk kedelai ini rawan sama penyakit, termasuk ada tikus juga, nah ini supaya dikejar mencapai varietas yang bagus, Usowei itu bisa di batas 2 ton dengan pengawalan yang ketat," tambahnya.

Selain itu, anggaran untuk meningkatkan produksi kedelai ini juga masih kurang. Anggaran Rp 180 miliar dari APBN hanya mampu disalurkan untuk 125 ribu hektare kedelai, untuk itu dibutuhkan sumber pendanaan lainnya selain APBN yaitu seperti KUR hingga relokasi anggaran.

"Dukungan yang diperoleh untuk penanaman kedelai ini pengembangannya ada di APBN Rp 180 miliar untuk 125 ribu hektare, sisanya kami harapkan dari KUR investor kemudian tambahan atau relokasi anggaran," paparnya.

Terakhir, selama ini ternyata belum ada aturan yang ketat terkait kedelai impor. Menurut Suwandi bahkan tarif bea masuk kedelai impor saat ini masih 0%.

"Kedelai selama ini non lartas, tidak ada larangan terbatas berapa pun masuknya, waktunya kapan tidak ada larangan, itu sesuai Permendag No. 51 tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 133 tahun 2013, itu tarif bea masuknya itu 0% untuk tarif kedelai," timpalnya.

(fdl/fdl)