Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan tiga strategi yang mendukung langkah Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). Indonesia merupakan satu-satunya negara di G20 yang belum menjadi anggota FATF.
FATF adalah sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
"Persiapan-persiapan yang dilakukan BI, pertama penguatan penerapan anti pencucian uang (APU) dan pencegahan pendanaan terorisme (PPT)," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (14/1/2021).
Perry menjelaskan, penerapan APU dan PPT berbasis risiko akan dilakukan pada sistem pembayaran sesuai dengan 40 rekomendasi FATF.
Kedua, dikatakan Perry adalah penguatan komunikasi dan koordinasi antara BI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini mempersiapkan mutual evaluation (ME) FATF yang dijadwalkan pada Maret 2021.
Ketiga, persiapan pelaksanaan meeting tatap muka (face to face) dengan perwakilan FATF. Di mana bank sentral akan menjadi pihak yang diinterview oleh tim FATF.
"Kami senantiasa bersinergi kuat dgn TPPU dalam upaya bersama secara nasional untuk pencegahan pemberantasan TPPU dan TPPT," ungkapnya.
(hek/zlf)
