Hindari Kolusi, Negosiasi TDL Secara B to B Harus Terbuka

Jakarta - Negosiasi tarif dasar listrik (TDL) secara business to business (B to B) antara PLN dan kalangan industri harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya kolusi.Namun Menteri Perindustrian Fahmi Idris meyakini negosiasi secara B to B tidak akan menumbuhkan kolusi asalkan ada suatu aturan yang mengatur negosiasi tersebut."B to B secara terbuka masak ada kolusi. Jangan curiga dulu, jangan pesimis dulu, Asal negosiasinya benar dan dilakukan terbuka. Sedikit-sedikit curiga kolusi, takut benar kita," ujar Fahmi di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/2/2006).Fahmi menjelaskan, pelanggan PLN terdiri dari dua macam yakni rumah tangga yang mencapai 33 juta pelanggan dan industri atau bisnis yang mencapai 3 juta pelanggan. Menurut Fahmi, yang perlu ditata TDL-nya oleh pemerintah adalah kelompok rumah tangga. Fahmi juga menyarankan agar perundingan soal TDL tidak dilakukan perusahaan per perusahaan, namun secara kelompok perusahaan dengan PLN. "Dengan demikian kita tak perlu lagi berpikir soal insentif yang harus diberikan pemerintah," ujarnya.Sistem perundingan itu juga bisa membuat PLN bisa menjelaskan ke publik soal struktur biayanya. (qom/)