.webp)
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan biang kerok yang membuat pedagang daging sapi bakal mogok jualan besok, yaitu melonjaknya harga komoditas tersebut.
"Ini kan kemarin sebenarnya itu ada pertemuan beberapa pedagang daging yang mengkonsolidasikan pedagang-pedagang daging yang lain untuk mogok. Saya mengerti karena harga daging ini cukup naik, dan fluktuasinya tidak wajar," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (19/1/2021).
Hal itu, dipahaminya membuat pedagang kesulitan menjual daging sapi. Dijelaskannya, kenaikan harga daging sapi signifikan walaupun sudah sedikit turun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daging sapi paha belakang itu kan sekitar Rp 123-124 ribu wajarnya, sekarang sudah di atas Rp 127-128 ribu. Daging sapi murni yang wajarnya sekitar Rp 112 ribu itu sekarang sudah Rp 122. Daging sapi murni cukup berat ya, Rp 112 ribu jadi Rp 122 ribu," paparnya.
Kenaikan tersebut amat memberatkan konsumen lantaran sedang kondisi pandemi COVID-19, yang mana daya beli masyarakat turun.
"Apalagi lagi pandemi, daya beli turun ya kan, memang berat sih buat pedagang, cukup berat, saya memahami itu," sebutnya.
Untuk itulah dirinya meminta pemerintah ikut turun tangan menelusuri penyebab harga daging sapi naik.
"Jadi, memang ini sesungguhnya protes kami terhadap kebijakan pemerintah. Artinya pengawasan terhadap feedlooter (industri penggemukan sapi potong), harga kenapa bisa tinggi. Asumsi kami masih dikendalikan beberapa pihak saja," katanya.
Menurutnya itu adalah tugas Satgas Pangan untuk menelusurinya. Tapi pihaknya berharap agar pemerintah juga ikut campur mengawasi distribusi dari hulu sampai hilir.
"Karena kalau pemerintah lepas tangan yang terjadi begini nih, naik seenaknya," sebut dia.
Memang, kata dia kenaikan harga daging sapi adalah ritme tahunan. Bahkan empat atau lima tahun lalu sempat terjadi mogok jualan juga di Jabodetabek. Tapi, ritme tahunan itu harus ditelusuri.
"Biasanya setiap Januari setelah Natal dan tahun baru itu harga daging pasti tinggi. Ritme tahunan ini harus ditelusuri, kalau saya yang ngomong salah, harus Satgas Pangan, KPPU atau Kementerian Perdagangan," tambahnya.
(toy/zlf)
