KPPU Terancam Tutup, Gara-gara Gaji Karyawan Nunggak?

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 20 Jan 2021 12:38 WIB
KPPU
Foto: Herdi Alif Al Hikam detikcom
Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah berada di ambang krisis. Lembaga ini terancam tutup pada Juli 2021 mendatang.

Menurut Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra Saragih penyebab utama goyangnya lembaga tersebut karena sudah sejak lama dana operasional dan gaji pegawai tak kunjung turun. Akibatnya, anggaran terhadap belanja modal dan kegiatan lembaga pun dikurangi. Bila terus-terusan begini, bukan tidak mungkin lembaga tersebut tutup di bulan Juli.

"Dana operasional dan gaji tidak dapat diturunkan. Karenanya, pengurangan anggaran dilakukan terhadap belanja modal dan kegiatan. Akibatnya, dana kegiatan KPPU turun sebesar 46%," ujar Guntur kepada detikcom, Rabu (20/1/2021).

Dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI kemarin, Guntur merinci pihaknya diminta melakukan refocusing pada anggaran 2021 dari Rp 118.485.015.000 menjadi Rp 95.641.297.000. Namun dia mengakui belum tahu apa saja program yang anggarannya akan dipotong.

"Kami ditambahin pekerjaan tapi anggaran kami disuruh refocusing. Sampai hari ini kami belum bisa memastikan mana yang harus dipotong. Kami masih belum tega dan belum bisa melihat bagaimana bisa memotongnya karena kami itu ada kewajiban menindaklanjuti laporan, akan jadi salah bagi kami kalau laporan pengaduan tidak kami tindaklanjuti," kata Guntur saat RDP, Selasa (19/1/2021).

Pihaknya bisa saja melakukan itu, namun pilihan terburuk operasional kantornya bisa tutup pada Juli 2021. Hal itu dilakukan agar tidak ada laporan lain yang masuk untuk ditindaklanjuti.

"Jadi kalau kenyataan kami dipotong 46% kami masih nggak tahu, kami minggu ini masih harus merapatkan dan belum berani apa, atau ujungnya kami tutup kantor bulan Juli (2021), nggak bisa untuk merespons laporan-laporan karena laporan itu bisa kapan saja," jelasnya.

Guntur menjelaskan bahwa di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ada di UU Cipta Kerja pihaknya diberi tambahan tugas. Namun di sisi lain anggaran yang ada harus dipotong yang otomatis membatasinya dalam bekerja.

"Ketika nanti UU Cipta Kerja ini RPP-nya sudah selesai tentang kemitraan itu ada penambahan tugas namun anggaran kita (dipotong). Moga-moga pasca bulan Juli masih bisa beroperasi," tuturnya.

"Sekadar curhat kami itu bukan lembaga yang ada anggaran modal beli gedung, tidak. Jadi anggaran kami kegiatan itu adalah biaya saksi ahli, biaya sidang, untuk persidangan di KPPU memang cukup apa jadi ini mungkin yang berbeda dengan kementerian/lembaga lain," tambahnya.

(eds/eds)