Janji Menaker soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan buat Korban PHK

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 21 Jan 2021 08:30 WIB
Menaker Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). RPP ini ditujukan untuk membantu para korban PHK terutama yang terimbas pandemi COVID-19.

Nantinya dengan adanya RPP ini korban PHK bisa mendapat kepastian terkait tunjangan buat pengangguran. Program JKP juga akan memberikan employment services dan pelatihan vokasi kepada korban PHK. Kedua manfaat itu diberikan paling lama selama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah yang dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat ini pembahasan RPP JKP sudah masuk tahap finalisasi internal pemerintah. Namun ia tak bisa membocorkan kapan RPP ini siap diteken.

"RPP JKP akan di-launching setelah melalui tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dalam forum tripartit (forum yang dihadiri oleh perwakilan serikat pekerja/buruh, pemerintah dan pengusaha)," ujar Ida kepada detikcom, Rabu (20/1/2021).

Selanjutnya, setelah melalui forum tripartit masih ada beberapa pintu lagi yang harus dilewati.

"RPP yang telah dibahas dalam forum tripartit akan dimasukkan ke portal khusus yg memuat seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk ditanggapi/diberi masukan oleh masyarakat. RPP JKP akan segera di-launching setelah disempurnakan dengan memperhatikan masukan semua kalangan (masyarakat)," ungkapnya.

Namun, pihaknya mengupayakan agar semua proses tersebut dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar waktu peluncurannya pun tidak terlalu lama.

"Pemerintah mengupayakan proses tersebut di atas dapat dilaksanakan seefektif mungkin agar launching dapat segera dilaksanakan," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2