PPKM Diperpanjang, Kegiatan Kantor Tetap 75% WFH

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari 26 Januari hingga 2 minggu ke depan. PPKM ini berlaku di sebagian Pulau Jawa dan Bali.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menjelaskan perkantoran tetap diharuskan menjalankan kapasitas maksimal 25%, di mana 75% di antaranya work from home (WFH) alias kerja dari rumah.

"Perkantoran tetap 75% work from home," kata dia dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1/2021).

Dalam PPKM yang diperpanjang ini, operasional mal atau pusat perbelanjaan dan mal diperpanjang hingga pukul 8 malam dari sebelumnya 7 malam.

"Terhadap pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7, nah karena ada beberapa daerah yang agak flat maka ini diubah menjadi sampai dengan jam 8 malam," jelasnya.

Lalu, Menteri Koordinator Perekonomian itu menjelaskan untuk aturan sektor lainnya tidak ada perubahan.

"Belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100% beroperasi, pusat belanja/mal sampai dengan jam 8, dan dine-in (restoran) 25%, take away diizinkan. Kegiatan lain konstruksi tetap berjalan," paparnya.

Kemudian, kegiatan ibadah kapasitasnya 50%, fasilitas umum ditutup, sementara terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Diberitakan sebelumnya, PPKM ini awalnya diberlakukan mulai 11-25 Januari 2021. Tetapi, masih ada wilayah yang berisiko tinggi COVID-19.

"Telah diberlakukan PPKM di 7 provinsi, DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, dan Bali di 77 kabupaten/kota dan ini diatur dengan regulasi persyaratan yang ditetapkan dan hasil monitoringnya mengatakan bahwa beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi di 73 kabupaten/kota, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko tinggi," papar Airlangga.