DPR Dukung Erick Thohir untuk Program Vaksinasi Nasional

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 21 Jan 2021 13:08 WIB
Menteri BUMN RI Erick Thohir dan Komisi VI DPR menggelar rapat kerja membahas pelaksanaan pembelian Vaksin COVID-19.
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (20/1) kemarin. Rapat itu juga dihadiri Direktur PT Bio Farma (persero), Honesti Basyir.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI, Faisol Reza tersebut selain membahas upaya pengadaan total 329 juta dosis vaksin Covid-19 yang dibutuhkan untuk memvaksin 70% penduduk Indonesia agar terbentuk herd immunity, juga menyinggung kinerja Kementerian dalam meningkatkan performa perusahaan-perusahaan BUMN sepanjang 2020.

"Hari ini kami mendengar penjelasan lengkap program vaksinasi nasional. Baik dari Menteri BUMN dan juga Direktur PT Bio Farma. Karena soal vaksin ini identik dengan Menteri Erick Thohir, maka Komisi VI memberikan dukungan politik yang kuat kepada Menteri BUMN untuk terus menjalankan agenda dan program vaksinasi nasional, mulai dari pengadaan, lalu produksi di Bio Farma yang merupakan BUMN, serta distribusi, hingga penyimpanan," ujar Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima dalam keterangannya seperti ditulis Kamis (21/1/2021).

Hal senada juga diungkapkan Andre Rosadie. Anggota partai Gerindra ini mengapresiasi Erick Tohir dalam membuka kerjasama dengan berbagai pengembang vaksin dan dunia internasional demi ketersediaan vaksin bagi Indonesia.

"Saya hargai dan percaya atas usaha keras pemerintah untuk menyelamatkan Indonesia melalui pandemi. Hanya saja, selain fokus pada usaha vaksinasi nasional, Menteri BUMN dan Bio Farma juga harus gencarkan sosialisasi agar segala informasi hoaks tentang vaksin bisa dilawan. Itu tantangan dari program ini," lanjut Andre Rosadie.

Dukungan serupa juga dilontarkan anggota Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Jaffar yang meminta agar dalam waktu mendatang penerima vaksin diperluas untuk bisa diberikan kepada para pelajar, terutama yang berada di pesantren, jemaah haji, dan lingkungan beresiko tinggi.

Sedangkan, Nevi Zuariana anggota dewan dari PKS meminta agar program vaksin mandiri yang dikomersialisasikan baru dijalankan setelah program vaksin gratis berjalan lancar dan tuntas.

Apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN juga ditujukan kepada penyerapan anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp 260,1 miliar, atau 97,74% dari seluruh alokasi anggaran sebesar Rp 266 miliar. "Hal ini positif karena Kementerian mencapai realisasi di atas 90% untuk tiga kelompok, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang," ungkap anggota Fraksi PDI-P, Deddi Sitorus.

(fdl/fdl)