Belakangan ini marak isu pupuk subsidi langka di pasaran. Tudingan pun di alamatkan ke PT Pupuk Indonesia (Persero). Bahkan celoteh petani, penggiat pertanian hingga anggota komisi IV DPR RI menghiasi media cetak dan media elektronik.
Padahal, pupuk subsidi jenis Urea, NPK dan Organik melimpah ruah di gudang-gudang anak usaha PT Pupuk Indonesia. Lalu, ada apa dengan alokasi dan distribusi pupuk subsidi?
Dari gambaran informasi, Menurut Peneliti Yp Institute for Fiscal and Monetary Policy Yuyun Pringadi, terdapat dua rantai penyaluran pupuk subsidi yang terhambat. Pertama, terbitnya Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk menjadi dasar penyaluran pupuk subsidi.
Aturan itu sebagai landasan data sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). Praktis dari 514 daerah, baru sekitar 93 Kabupaten/Kota yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dinas Pertanian.
Keterlambatan SK
Ia mengatakan, masih terdapat 421 Kabupaten/Kota atau sekitar 80% yang belum diterbitkan SK dalam musim tanam 2021. Keadaan tersebut membuat PT Pupuk Indonesia belum menyalurkan pupuk subsidi. Pasalnya, anak perusahaan pupuk tidak akan mendistribusikan pupuk subsidi ketika SK belum berada di mejanya. Keadaan itu bukan tanpa sebab, produsen pupuk subsidi di awasi oleh pihak-pihak terkait yakni, BPK, PPATK dan KPK.
"Tak heran jika PT Pupuk Indonesia terkesan prosedural dan kelangkaan pupuk pun tak terhindarkan yang mengakibatkan terjadi lonjakan permintaan. Secara spasial misalnya, di Jawa barat dari 27 Kabupaten/Kota baru 11 yang SK nya sudah terbit, Jawa Timur 38 Kabupaten/Kota hanya 19 daerah yang menerbitkan SK," kata Yuyun dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2021).
Sumatra Barat dari 19 Kabupaten/Kota baru 11. Sumatera Utara dari 33 Kabupaten/Kota tersisa 20 daerah yang belum menerbitkan SK, Sulawesi Selatan dari 24 Kabupaten/Kota tinggal 14 yang belum menerbitkan SK dan seterusnya.
Perlu diketahui, kata Yuyun, produsen pupuk di bawah koordinasi PT Pupuk Indonesia mencatat sepanjang tahun 2020 berhasil memproduksi pupuk sebanyak 12.254.676 ton. Suatu jumlah yang luar biasa di saat Pandemi dan anjloknya pertumbuhan ekonomi.
Prestasi itu pun membuat sepi impor beras ke Indonesia. Artinya, peran PT Pupuk Indonesia mampu menyiapkan ketersediaan pupuk untuk hektaran lahan pertanian dengan harga subsidi yang relatif terjangkau dibanding pupuk non subsidi. Tak hanya itu, berbagai upaya telah dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mempercepat dan menjaga kelancaran distribusi pupuk bersubsidi dari lini I hingga ke lini IV.
Sebagai contoh, alur penyaluran lini I dari mulai di pelabuhan beberapa produsen pupuk menuju ke lini II yakni, UPP melalui darat menuju lini III gudang produsen hingga ke lini III distributor. Melalui transportasi dari lini III ke lini IV pengecer dari lini IV melalui darat ke RDKK petani/kelompok tani. 70.000 desa yang dilayani oleh PT Pupuk Indonesia sesuai Permendag dan Permentan.
Secara nasional, stok pupuk subsidi yang tersedia di lini I hingga lini IV mencapai 1.763.218 ton dengan rincian 821.423 ton Urea, 551.359 ton NPK, 132.649 ton SP-36, 148.642 ZA dan 109.145 ton Organik. Tak hanya itu, merespon lonjakan permintaan di masa tanam, Holding Pupuk Indonesia menyediakan pupuk non subsidi di setiap kios-kios resmi agar petani tetap mendapatkan pupuk. Kuantitas pupuk non subsidi pun jumlahnya disesuaikan dengan permintaan, sehingga produktivitas petani tetap terjaga.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
