.webp)
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mardani H Maming mendukung pemerintah untuk melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri. Untuk melaksanakan dukungan pengusaha tidak akan mendatangkan vaksin sendiri.
Maming mengatakan, jika diberi kepercayaan, dunia usaha akan menggunakan vaksin yang sudah dipesan oleh pemerintah karena memang merekalah yang punya akses pembelian. Terkait infrastruktur, ia menilai sampai dengan saat ini pengusaha merasa tidak ada masalah.
"HIPMI mendukung vaksinasi mandiri karena ekonomi harus segera bangkit dalam waktu dekat. Jadi, kita perlu menggerakkan program vaksinasi mandiri jangan sampai menunggu semua arahan dari pemerintah karena kita perlu percepatan dan akselerasi dari sektor ekonomi. Dengan adanya vaksinasi, Insyaallah akan mendorong ekonomi lebih cepat," ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal data karyawan dan anggaran masing-masing perusahaan untuk vaksinasi misalnya, pihaknya mengklaim dunia usaha sudah siap. Dengan kesiapan itu, pihaknya yakin program vaksinasi mandiri bisa dilaksanakan dengan lancar.
"Kami belum mengetahui soal harga vaksin mandiri. Namun, diharapkan nantinya harga akan diatur oleh pemerintah seperti halnya penetapan harga tertinggi PCR/swab test," ucapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu berharap, program vaksin mandiri bisa dilaksanakan secepat mungkin. Jika bisa, kata Maming, vaksinasi sudah mulai berjalan pada kuartal II 2021.
"Karena industri memiliki kebutuhan agar para karyawan bisa bekerja dengan kapasitas penuh. Selain itu, program mandiri juga diharapkan bisa membantu percepatan vaksinasi," ungkapnya.
Selain itu, Maming juga menyatakan siap melaksanakan program vaksinasi mandiri karena memang pihak pengusaha yang mengusulkan kepada pemerintah. Usulan dibuat karena kelompok penerima vaksin COVID-19 dinilai sangat luas.
"Pengusaha khawatir jika vaksin hanya didistribusikan lewat satu pintu pemerintah, vaksinasi akan berlangsung lama. Jika begitu, pemulihan ekonomi pun akan berlangsung lama. Kami pastikan pengusaha siap dalam segi anggaran hingga data karyawan. Yang perlu diperhatikan, justru kecepatan dalam vaksinasi," tuturnya.
HIPMI pun juga mendukung Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani yang menyatakan bahwa dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri bagi swasta guna mendorong percepatan vaksinasi secara nasional. Hal ini khususnya bagi karyawan dan pekerja untuk segera divaksin agar roda perekonomian bisa terus berjalan.
"Kami mendukung yang dicanagkan Kadin. Untuk itu, izin pemerintah kepada swasta untuk melakukan vaksinasi mandiri kepada karyawannya sangat ditunggu. Kami mengusulkan agar dapat mendistribusikan vaksin yang ada dalam daftar Kementerian Kesehatan dan sudah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada," imbuhnya.
(aid/dna)
