.webp)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik keinginan kalangan dunia usaha untuk melakukan vaksinasi mandiri. Sebab pemerintah pun berkeyakinan vaksinasi maupun program lainnya tak akan berhasil dengan cepat dan baik tanpa keikutsertaan masyarakat luas.
Prinsip utama dalam program vaksinasi adalah diberikan secara gratis, dilakukan secara massif dan cepat untuk membentuk kekebalan komunal.
"Jadi, tentu saya menyambut baik, senang sekali bila kalangan pengusaha ingin membantu melakukan vaksinasi untuk di lingkungan karyawan / pegawainya. Sekalipun demikian tetap harus diperhatikan jangan sampai ada kesan bahwa yang kaya atau perusahaan besar bisa vaksinasi duluan ketimbang UMKM," kata Budi di acara Blak-blakan detikcom yang tayang hari ini, Senin (25/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga jangan sampai kemudian terjadi mereka yang divaksin dikenakan biaya, karena kebijakan pemerintah vaksin itu gratis. Juga harus dihindari jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan atau terjadi rente ekonomi. Itu tidak baik," tambahnya.
"Jadi, narasi yang dibangun adalah kegotong-royongan segenap komponen bangsa. Memberikan vaksin dengan cepat, target rakyat yang divaksin sebanyak mungkin, dan seminimal mungkin membebani keuangan negara," tegas Budi.
Karena itu, dia melanjutkan, idealnya, bila kalangan swasta benar-benar ingin ikut membantu vaksinasi mandiri atau gotong-royong, jangan ada lagi permintaan kompensasi berupa insentif ini-itu.
"Ya semuanya harus ikhlas dong, jangan lagi meminta kompensasi atau insentif," ujar mantan Dirut Bank Mandiri itu.
Aspek lain yang perlu diperhatikan, kata Budi Gunadi Sadikin, meski vaksinasi harus cepat, tetap harus memperhatikan jadwal dan pentahapan yang telah dibuat pemerintah. Untuk tahap pertama adalah tenaga Kesehatan, mereka yang bekerja di layanan publik, lalu TNI/Polri.
"Waktunya jadi mungkin akhir Maret atau di bulan April bisa mulai dilakukan vaksinasi gotong-royong oleh kalangan swasta," ujar Budi Gunadi Sadikin.
(jat/ang)
