Sri Mulyani Laporkan ke DPR Pembentukan Lembaga Dana Abadi RI

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 25 Jan 2021 12:44 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2020). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada APBN 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.
Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini buka-bukaan mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign wealth fund (SWF) kepada seluruh anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sri Mulyani diminta menjelaskan mulai dari alasan pemerintah pembentukan hingga pengoperasian lembaga yang bernama Indonesia Investment Authority (INA) ini.

"Agenda rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan ini mengenai pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI," kata pimpinan rapat Komisi XI DPR, Dito Ganinduto secara virtual, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Sri Mulyani mengatakan pembentukan LPI tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam beleid ini, pemerintah dimandatkan untuk membentuk LPI yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan dana pembangunan di tanah air.

"Perlu dipahami untuk membiayai Indonesia yang besar harus terus melakukan inovasi dan terobosan, salah satu inovasi peningkatan pembiayaan pembangunan dalam bentuk FDI dan mitra investasi yang memiliki reputasi yang handal sehingga investor memiliki kepercayaan," kata Sri Mulyani.

Pembentukan LPI, dikatakan Sri Mulyani juga ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. PP ini mengatur mengenai tata kelola dan operasional Lembaga Pengelola Investasi yang diadaptasi dari praktik-praktik lembaga sejenis yang memiliki reputasi terbaik dunia, yang mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam aturan ini terdapat beberapa pokok kebijakan yang diatur, antara lain mengenai status Lembaga Pengelola Investasi sebagai badan hukum yang dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, struktur LPI memiliki hierarki dua tingkat yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur.

Namun begitu, dalam hal diperlukan, LPI juga dapat membentuk Dewan Penasihat, untuk memberikan saran mengenai kebijakan investasi kepada Dewan Direktur. Modal LPI ditetapkan sebesar Rp 75 triliun dengan penyetoran modal awal sebesar Rp 15 triliun.

Saat ini, pemerintah sudah menetapkan tiga calon dewan pengawas LPI yang berasal dari kalangan profesional atau independen. Ketiga dewan pengawas ini nantinya akan bekerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Adapun mereka semua adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

DPR sudah menyetujui nama-nama calon dewan pengawas LPI dari pihak profesional yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari persetujuannya ini, pihak parlemen akan mengirimkan surat kepada orang nomor satu di tanah air ini.

"Sesuai mekanisme, DPR akan berkirim surat kepada Presiden untuk dapat menerima usulan tiga nama calon anggota Dewas LPI," ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (20/1/2020).

"Tiga nama itu yang dipilih Presiden sebagai calon Dewas Independen LPI. Maka sesuai dengan aturan dan mekanisme bahwa Presiden berkirim surat untuk melakukan rapat konsultasi dengan DPR. Sehingga hari ini kami menerima Pansel beserta tiga orang calon anggota Dewas Independen itu" kata Puan.

(hek/eds)