Sri Mulyani Ungkap 6 Kelemahan Tata Kelola Uang Papua dan Papua Barat

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 26 Jan 2021 14:48 WIB
Pemerintah menaikkan pajak impor barang konsumsi. Pengumuman kenaikan pajak impor barang konsumsi itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (5/9/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Istimewa/Kementerian Keuangan

Aspek keempat, mengenai governance yang lemah. Aspek ini berdasarkan nilai monitoring center yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Provinsi Papua mendapat nilai 34% atau menjadi yang terendah kedua. Sementara Papua Barat mendapat nilai 31% atau terendah pertama.

Aspek kelima, Sri Mulyani mengatakan tata kelola keuangan Papua dan Papua Barat lemah dilihat dari kekosongan regulasi. Tercatat di Papua ada 4 dari 13 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan 5 dari 18 Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang belum ditetapkan. Sedangkan di Papua Barat, ada 4 dari 13 Perdasus dan 12 dari 18 Perdasi yang belum ditetapkan.

Aspek keenam, yaitu dilihat dari belanja pendidikan dan kesehatan yang masih rendah. Untuk Provinsi Papua tercatat anggaran untuk pendidikan sebesar 13,8% dan kesehatan sebesar 8,7%. Sedangkan Papua Barat, anggaran pendidikan sebesar 14,33% dan kesehatan sebesar 7,6%.

"Dibutuhkan monitoring evaluasi yang lebih efektif untuk Papua sendiri. Karena dana ini disediakan untuk perbaikan kesejahteraan Papua," katanya.

"Jadi perlu ada perbaikan perencanaan dan permintaan anggaran dan eksekusinya," sambung Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.


(hek/ara)