Erick Thohir Minta BPKP Pelototi BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir baru saja meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. MoU ini dalam rangka mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN.

Erick mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan dan peningkatan tata kelola yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penilaian level kapabilitas APIP Kementerian BUMN berdasarkan kriteria Internal Auditor Capability Model (IACM) dari BPKP yang menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya selama 4 tahun terakhir.

Selain itu, kerja sama dengan BPKP kali ini menjadi komitmen kementerian khususnya terkait pengembangan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak hanya di BUMN tetapi juga di lingkungan Kementerian BUMN.

Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN juga telah menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang menjadi anggota World Bank Group, yaitu International Finance Corporation (IFC) dalam rangka meningkatkan aspek tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN di tahun 2020.

"Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata
kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, BPKP berkomitmen mengawal akuntabilitas di lingkungan Kementerian BUMN, BUMN, dan anak perusahaannya. Selama 2020, kata dia, BPKP telah melaksanakan pengawasan terhadap 108 BUMN dan anak perusahaan, berkolaborasi dengan SPI mengawal bansos tunai, serta melaksanakan assessment Good Corporate Governence (GCG) pada 22 BUMN, dan 28 anak perusahaan.

"Diharapkan nantinya ada penilaian akuntabilitas BUMN secara periodik, utamanya untuk memastikan perbaikan tata kelola, serta untuk pencegahan penyimpangan atau fraud di tubuh BUMN," jelas Ateh.