3 Fakta Erick Thohir Gandeng KPK hingga BPKP Pelototi BUMN

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 27 Jan 2021 06:35 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir jalin kerja sama dengan BPKP
Menteri BUMN Erick Thohir/Foto: Dok. Kementerian BUMN
Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng sejumlah institusi untuk mengawasi perusahaan pelat merah. Terbaru, Erick Thohir menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berikut fakta-faktanya:

1. Erick Gandeng BPKP Cegah Korupsi

Erick Thohir baru saja meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. MoU ini dalam rangka mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN.

"Kami sangat mengapresiasi program-program yang terdapat di dalam nota kesepahaman ini dan mendorong seluruh BUMN untuk memanfaatkan kerjasama dengan BPKP dalam hal penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan risiko kecurangan (fraud) pada BUMN, sehingga tujuan kerjasama ini dapat berjalan dengan baik," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

2. Minta KPK Awasi PEN

Pada pertengahan 2020 lalu, Erick Thohir diam-diam ke Kantor KPK. Pertemuan antara Erick dan jajaran pimpinan KPK membahas program pemulihan ekonomi nasional (PEN)

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, kedatangan Erick ke KPK didampingi kedua wakilnya saat itu, yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo. Kehadiran Erick untuk meminta pendampingan KPK dalam program PEN.

"Pak Erick bersama dengan kedua Pak Wamen mengunjungi KPK itu untuk minta pendampingan KPK dalam hal penanganan PEN," tutur Arya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Ada tiga program PEN yang dibahas. Pertama, untuk UMKM dengan melibatkan Jamkrindo dan Askrindo. Kedua, penyertaan modal negara (PMN), dan ketiga dana talangan. Erick Thohir meminta KPK memberikan pendampingan agar dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dengan pendampingan tersebut kita harapkan penggunaan anggaran ini sudah bisa dikawal dengan baik," ujarnya.

3. Minta KPK Juga Kawal Vaksin

Erick Thohir belum lama ini juga meminta KPK untuk mengawal distribusi vaksin. Erick mengatakan pihaknya juga telah menyertakan QR code untuk memantau distribusi vaksin.

"Tapi salah satunya bagaimana dari vial, dari box sampai ke mobil itu semua ada QR code-nya dan bisa dipantau perjalanannya secara detil," kata Erick dalam konferensi pers bersama KPK, Jumat (8/1/2021).

"Tentu di sinilah kenapa kami juga sangat berharap para pimpinan daerah dan tentu di sini KPK turut membantu, Pak Menkes yang bekerja keras dua minggu terakhir ini juga ingin memastikan bahwa setelah sampai provinsi turunannya sampai daerah-daerah terpencil bisa terjadi dengan baik, karena cold chain-nya karena penyimpan pendinginnya harus konsisten 2-8 derajat celcius," ujarnya

(acd/ara)