Pemerintah Nyerah Soal Blok Cepu

Jakarta - Pemerintah mengaku tak bisa berbuat apa-apa selain mengimbau Pertamina maupun ExxonMobil agar segera menentukan siapa operator Blok Cepu. Pemerintah mengaku tak dapat melakukan intervensi kepada kedua perusahaan itu. "Kita sudah mendesak, dan kita hanya sebatas itu. Tugas kita hanya selesai pada penandatanganan kontrak 17 September tahun lalu. Saat ini menjadi urusan rumah tangga KPS (Kontraktor Bagi Hasil). Jadi kita tidak bisa intervensi," kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.Hal tersebut disampaikannya di sela-sela raker dengan Komisi VII membahas RUU Minerba di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2006).Menurut Purnomo, pemerintah tak bisa mencampuri urusan tersebut karena sesuai aturan, penentuan operatorship diputuskan oleh Pertamina dan ExxonMobil.Ketika ditanya soal munculnya desakan agar Blok Cepu segera beroperasi untuk meminimalisir kerugian, Purnomo mengatakan bahwa dari sisi pemerintah sangat menginginkan Blok Cepu segera beroperasi. "Saya sebagai menteri teknis kepingin itu di-develop secepatnya," cetusnya.Purnomo mengaku sudah memberikan opini kepada ExxonMobil dan Pertamina untuk membentuk komite bersama atau joint committe yang akan menentukan siapa operatornya. "Minggu lalu kita sudah sampaikan opini saya. Tapi saat ini kan menjadi urusan rumah tangga KPS itu," tegasnya.Mengenai tenggat waktu, Purnomo menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya berkehendak Blok Cepu segera dioperasikan. "Kita sih maunya kemarin," tandasnya. (qom/)