Soal Perombakan Jabatan PNS, Tjahjo: Jokowi Mau Pemerintahan yang Smart

Soal Perombakan Jabatan PNS, Tjahjo: Jokowi Mau Pemerintahan yang Smart

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 28 Jan 2021 14:01 WIB
Kado buat PNS
Foto: Rombak Jabatan PNS (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menyampaikan ada rencana perombakan jabatan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Perombakan tersebut berupa pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

"Karena Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemerintahan yang smart, ramping, dapat memangkas birokrasi agar terciptanya kecepatan perizinan dan pelayanan bagi masyarakat," kata Tjahjo dalam keterangan resminya yang dikutip, Kamis (28/1/2021).

Tjahjo mengatakan, pengalihan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, serta peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karenanya dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional adalah salah satu bentuk upaya agar terwujudnya kecepatan-kecepatan yang diinginkan bapak Presiden tadi," ujarnya.

Penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan PNS, dikatakan Tjahjo, perlu mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan instansi pemerintah dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

ADVERTISEMENT

Selain itu memasuki era digitalisasi, jabatan fungsional juga dipercaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang mandiri dan lincah. Terlebih pola kerja jabatan fungsional yang erat kaitannya dengan era digitalisasi melalui sistem flexible working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Kementerian PAN-RB selaku leading sector pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, mendorong keberhasilan untuk menciptakan prospek yang baik dan menjawab tantangan agar jabatan fungsional dapat menghadapi era digitalisasi.

"Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung guna keberhasilan implementasi kebijakan tersebut," ungkapnya.




(hek/dna)

Hide Ads