Listrik Tidak Naik Jika PLN Gunakan Gas

Jakarta - Rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) bisa batal jika saja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan seluruh pembangkitnya dengan gas."Kalau seluruh sumber energi PLN menggunakan gas, saya garansi TDL turun, kalau tidak turun, mesti dipertanyakan, jika tidak, Tuhan akan marah, karena gas lebih murah dibanding bahan bakar lainnya," kata Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Gedung Departemen Perindustrian, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (8/2/2006). Selama ini, sebagian besar pembangkit PLN menggunakan BBM, sehingga jika harga naik, konsumen dipaksa ikut menanggungnya.Namun penyediaan gas dalam negeri yang masih minim karena lebih banyak diekspor juga menjadi kendala ketersediaan bahan baku.Maka itu, menurut Fahmi, kontrak gas luar negeri yang telah berakhir tidak akan diperpanjang pemerintah, agar bisa digunakan untuk industri dalam negeri, salah satunya PLN.Menurut Fahmi, dalam pertemuan antara pihaknya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Menneg BUMN beberapa waktu lalu, Depperin diminta membuat master plan kebutuhan gas industri selama 10 tahun.Master plan ini ditargetkan akan selesai pada April, sehingga konsep eksplorasi untuk industri menjadi jelas.Hal ini untuk mencegah masalah pada Pupuk Kujang IB yang dibangun dengan tidak adanya kontrak pasokan gas.Menanggapi permintaan Kadin agar kenaikan TDL dilakukan bulan Juli karena dampak kenaikan harga BBM baru selesai pada bulan itu, Fahmi mengaku setuju."Maksud dari Pak Hidayat (Ketua Kadin) ini saya sepakat, karena ini menyangkut masalah perencanaan perusahaan yang telah dilakukan sejak Desember 2005," aku Fahmi.Menurutnya, jika TDL dinaikkan sekarang, akan membongkar rencana yang sudah dibuat. Alasan pertengahan tahun karena setiap perusahaan membuat evaluasi untuk semester II-2006.Sedangkan konsep business to business (b to b) antara PLN dengan pengusaha tergantung evaluasi cost structure PLN."PLN harus kerja keras menggunakan metode serasional mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau tidak, dunia usaha menolaknya," katanya.PLN, ungkap Fahmi, bagaimanapun adalah perusahaan BUMN yang di dalamnya diwakili oleh Menneg BUMN. Sehingga jika ada kekhawatiran PLN melakukan monopoli listrik bisa dicegah dengan cara membuat adanya floor price atau selling price untuk setiap kelompok pengguna."Dua-duanya tergantung mana yang paling ideal. Di sinilah invisible hand pemerintah dapat mencegah monopoli PLN, sehingga apa pun bentuk perundingan tidak merugikan konsumen dengan tarif yang semena-mena," papar Fahmi. (ir/)