Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono membahas soal illegal fishing bersama Duta Besar Norwegia, H.E. Mr. Vegard Kaale di Jakarta hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Trenggono mengatakan pihaknya berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dengan memerangi illegal fishing.
"Salah satu concern kami adalah menjaga laut kami dari praktik illegal fishing," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (01/02/2021).
Menurut Trenggono, praktik illegal fishing merupakan persoalan global. Oleh karena itu, setiap negara harus bersuara dan menunjukkan langkah konkrit dalam memerangi hal ini karena dapat merusak populasi biota laut.
"Overfishing ini bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tapi juga dunia. Saya concern pada keberlanjutan, karena isi laut kita harus dijaga untuk generasi berikutnya," tegasnya.
Terkait hal ini, Trenggono pun sepakat dengan aturan sejumlah negara yang memberlakukan ketentuan ketertelusuran produk-produk perikanan yang masuk ke suatu negara. Dengan begitu, negara dapat menelusuri asal produksi perikanan.
Di samping itu, Trenggono menjelaskan perlunya penerapan teknologi untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal pelaku illegal fishing. Ia pun mengajak Norwegia untuk bekerja sama mengembangkan teknologi tersebut dan membagi informasi informasi dalam memerangi praktik illegal fishing.
Selain membahas soal illegal fishing, Trenggono menyampaikan kini pihaknya tengah fokus mengembangkan perikanan budidaya dalam negeri. Adapun langkah sebagai upaya menjaga keberlanjutan di tengah stagnannya produktivitas perikanan tangkap sejak beberapa tahun terakhir.
"Norwegia adalah salah satu negara yang sukses melakukan budidaya. Kami mau belajar. Fokus kami hanya di tiga sampai lima komoditas," jelasnya.
Merespons hal ini, Vegard Kaale juga sepakat dengan Trenggono terkait persoalan praktik illegal fishing. Ia berharap ke depan Indonesia dan Norwegia dapat menjalin lebih banyak kerja sama, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Sebagai informasi, kerja sama antara Indonesia dan Norwegia dalam melawan illegal fishing telah berlangsung sejak lama. Beberapa kerja sama seperti Joint Statement on Cooperation to Combat IUU Fishing, Fisheries Crime and Fisheries Related Crimes, to Promote Sustainable Fisheries Governance RI-Norwegia di Jakarta pada November 2015.
Sementara itu, implementasi kerja sama pemberantasan IUU Fishing saat ini mencakup penanganan kasus illegal fishing secara bersama-sama (joint investigation dan technical assistance); pertukaran data dan informasi mengenai pergerakan kapal illegal fishing berbendera asing yang akan memasuki wilayah Indonesia; dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum perikanan.
(prf/hns)
