Ada Perombakan Jabatan, PNS Tak Bisa Lagi Leyeh-leyeh

Danang Sugianto - detikFinance
Jumat, 05 Feb 2021 14:22 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenakan seragam khas Betawi pada hari pertama penerapan peraturan seragam khas Betawi setiap hari Rabu di Balaikota Jakarta, Rabu (2/1). Hal ini dibuat oleh Gubernur DKI Joko Widodo untuk melestarikan budaya kebetawian di DKI Jakarta. File/detikFoto.
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Pemerintah akan melakukan perombakan jabatan bagi pegawai negeri sipil (PNS). Setelah perombakan dilakukan PNS diharapkan bisa bekerja lebih profesional dan dinamis.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menjelasakn perombakan tersebut berupa pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

"Karena Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pemerintahan yang smart, ramping, dapat memangkas birokrasi agar terciptanya kecepatan perizinan dan pelayanan bagi masyarakat," kata Tjahjo dalam keterangan resminya yang dikutip, Jumat (5/2/2021).

Pengalihan ini, lanjut Tjhajo, merupakan upaya pemerintah menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional, serta peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

"Oleh karenanya dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional adalah salah satu bentuk upaya agar terwujudnya kecepatan-kecepatan yang diinginkan bapak Presiden tadi," ujarnya.

Meski begitu penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan PNS perlu mempertimbangkan jumlah dan jenis jabatan di lingkungan instansi pemerintah dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu memasuki era digitalisasi, jabatan fungsional juga dipercaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang mandiri dan lincah. Terlebih pola kerja jabatan fungsional yang erat kaitannya dengan era digitalisasi melalui sistem flexible working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Kementerian PAN-RB selaku leading sector pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, mendorong keberhasilan untuk menciptakan prospek yang baik dan menjawab tantangan agar jabatan fungsional dapat menghadapi era digitalisasi.

"Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya (PNS) yang ada dan melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung guna keberhasilan implementasi kebijakan tersebut," ungkapnya.

Simak juga video 'Pemerintah Mau Pangkas Jumlah PNS, Optimalkan Teknologi':

[Gambas:Video 20detik]



(das/fdl)