.webp)
Pemerintah telah menghentikan program BLT subsidi upah yang kadang disebut BLT BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan ini menimbulkan polemik karena program BSU dinilai masih sangat dibutuhkan para pekerja.
"Saya berharap pemerintah tetap memberikan BSU di tahun ini karena masih diperlukan untuk mendukung daya beli pekerja kita, mengingat pandemi belum tahu kapan akan selesai," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar dalam pesan pendek yang diterima detikcom, Minggu (7/2).
Timboel meminta pemerintah menganggarkan BLT subsidi upah 2021 dalam APBN Perubahan 2021. "Walaupun APBN 2021 tidak mengalokasikan Anggaran BSU, saya berharap pemerintah bisa menganggarkan BSU di APBN Perubahan 2021 sehingga BSU tetap ada utk para pekerja," kata Timboel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BSU yang kadang disebut BLT Jamsostek 2021 diberikan untuk membantu pekerja menghadapi dampak pandemi COVID-19. Bantuan yang berakhir pada Desember 2020 ini diberikan pada 12,4 juta pekerja dengan nilai sekitar Rp 2,4 juta per orang.
Jika BLT Jamsostek 2021 disalurkan, Timboel mencatat beberapa poin yang harus diperhatikan. Poin perbaikan pertama adalah data pekerja penerima yang tidak hanya menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan. Timboel menilai perbaikan ini memungkinkan BSU disalurkan tepat sasaran.
"Banyak pekerja yang dirumahkan tanpa upah, dipotong upahnya, dan mengalami efek buruk COVID-19. Nah pekerja seperti ini yang pas menerima BSU. Pemerintah cq Kemenaker dan disnaker pasti memiliki data tentang pekerja-pekerja tersebut," kata Timboel.
Menurut Timboel, data tersebut ada karena mediator dan pengawas ketenagakerjaan kerap mendatangi perusahaan. Data tersebut bisa menjadi dasar penyaluran BSU atau BLT Jamsostek 2021, yang nantinya berdampak baik pada pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.
Timboel juga menyarankan perbaikan penyaluran BSU atau BLT Jamsostek 2021, yang tidak hanya melalui transfer bank. Pemerintah bisa mengkombinasikan penyaluran lewat transfer bank dan kantor pos, untuk mengantisipasi pekerja dengan rekening bermasalah.
Baca juga: BLT Subsidi Upah Disetop! |
Penyaluran BSU atau BLT Jamsostek 2021 yang telah dihentikan pemerintah, rencananya diganti Kartu Prakerja. Program ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing dan kemampuan pekerja. Program juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru.
Total anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 20 triliun, naik dua kali lipat dibanding anggaran pada 2020. Peningkatan jumlah anggaran Kartu Prakerja dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, pada Rabu (27/1/2021).
(row/pal)
