Menaker Paparkan Metode Penempatan Pekerja Migran ke Arab Saudi

Erika Dyah - detikFinance
Selasa, 09 Feb 2021 22:00 WIB
Ida Fauziyah
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan skema pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). One Channel System ini ditujukan untuk penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Ia menjelaskan penempatan PMI melalui SPSK dilatarbelakangi oleh Kerajaan Arab Saudi yang telah memiliki regulasi dan tata kelola baru pelindungan pekerja asing sektor domestik. Ia menambahkan, di sisi lain permintaan dan minat PMI bekerja ke Arab Saudi (sektor domestik) cukup tinggi.

Selain itu Ia menambahkan, skema SPSK ini dilakukan sebagai upaya mengatasi banyaknya PMI yang berangkat secara unprosedural dengan visa ziarah/umroh.

"Kedua negara juga bersepakat untuk dapat mewujudkan tata kelola penempatan dan pelindungan yang lebih baik. Dengan SPSK ini kita harapkan bisa meminimalisir PMI ilegal dan unprosedural," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa (9/2/2021).

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, BP2MI, dan BPJS Ketenagakerjaan ini Ida pun mengemukakan beberapa hal inti yang diatur dalam SPSK Arab Saudi. Yaitu sesuai supply dan demand, empat area penempatan (Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Wilayah Timur yaitu Dammam, Dahran, dan Khobar), dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang terintegrasi, syarikah dan P3MI yang terlibat dibatasi, serta dilakukan dengan cara diseleksi oleh pemerintah masing-masing.

Selain itu Ia mengungkapkan periode pelaksanaan pilot project selama 6 bulan, dengan 2 tahun masa kontrak kerja. Adapun dalam pilot project SPSK, PMI akan ditempatkan pada jabatan Housekeeper, Baby Sitter, Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, dan Child Care Worker.

"Dalam pilot project SPSK ini, hubungan kerja PMI langsung dengan syarikah (perusahan penempatan di Saudi), tidak dengan pengguna perseorangan. CPMI juga tidak dibebankan biaya. Selain itu nanti akan dibentuk joint committee untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPSK dan format kontrak kerja dan jabatan serta job description disepakati," ungkap Ida.

Ida menilai penempatan dan perlindungan melalui SPSK memiliki banyak kelebihan, antara lain pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilakukan secara online, penetapan syarikah oleh pemerintah, tanggung jawab syarikah terhadap PMI secara langsung, serta proses pembayaran gaji dilakukan melalui bank, dan dapat diawasi atau dimonitor.

"Kelebihan lain SPSK itu jika ada kasus pembayaran gaji, maka paling lambat dibayar 2 minggu setelah tanggal pembayaran, job order diverifikasi pemerintah, adanya joint committee, adanya kejelasan dispute settlement jika terjadi permasalahan. Selain itu ada juga call center serta dan penerbitan visa kerja terkontrol dan ketat," ucapnya.

Ida menyampaikan Kemnaker telah melakukan beberapa upaya dalam mendorong pelaksanaan pilot project SPSKyakni memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bagi CPMI, merencanakan dan membangun BLK khusus PMI, serta mengarahkan BLK Komunitas untuk menyelenggarakan pelatihan bahasa. Selain itu Kemnaker juga mengusulkan ke Menko Bidang Perekonomian untuk mengalokasikan Kartu Prakerja bagi Pelatihan CPMI.

Lebih lanjut Ida menambahkan, Kemnaker juga berupaya menguatkan satgas pelindung PMI, memfasilitasi Pembentukan layanan satu atap (LTSA) di daerah guna mendekatkan akses layanan penempatan dan pelindungan kepada CPMI, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memastikan kesiapan fasilitas penempatan PMI, dan berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi dalam rangka integrasi sistem dan pengetatan pengurusan paspor PMI.

"Upaya juga dilakukan terkait penerapan sanksi kepada P3MI yang melakukan pelanggaran, melakukan MoU antara Menaker dan Kapolri dalam mencegah TPPO, dan penyebarluasan informasi pilot project SPSK kepada stakeholder," pungkasnya.

(mul/ega)