.webp)
Pemerintah akan melakukan penggantian Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Presiden Joko Widodo pun sudah mengantongi sederet nama-nama pengganti posisi penting di BPJS Kesehatan.
Nama-nama tersebut telah diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) untuk dipilih menggantikan Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa jabatannya pada 19 Februari mendatang.
Dengan begitu, dalam waktu dekat masa jabatan Fachmi Idris pun akan berakhir. Sebelum berakhir, Fachmi menilai ada beberapa pekerjaan rumah alias PR yang harus dikerjakan oleh para jajaran direksi baru BPJS Kesehatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, pembayaran iuran. Ini menjadi PR kita bagaimana meningkatkan kepatuhan membayar peserta terutama peserta bukan penerima upah (PBPU)," kata Fachmi dalam program Blak blakan detikcom, Jakarta (10/2/2021).
Dalam meningkatkan kepatuhan peserta membayar iuran, Fachmi mengaku sudah ada kesepakatan sekaligus instruksi presiden yang siap diimplementasikan. Saat ini, kesepakatan dan instruksi tersebut tinggal menunggu lampu hijau dari semua stakeholder.
"Ini akan melihat situasi bahwa kalau menunggak iuran mesti ada sanksi administratif terutama mereka yang mendaftar, menggunakan terus ngemplang tidak mau bayar, di negara manapun ada, mungkin tidak harus langsung tapi sistem sudah kita bangun integrasi data," jelasnya.
Sebagai contoh, Fachmi mengatakan sanksi yang bisa diterima para peserta yang menunggak iuran adalah tidak bisa memperpanjang pelayanan SIM. Kalau saat ini, peserta masih tetap bisa memperpanjang dengan catatan pelunasan iuran BPJS Kesehatan menjadi syarat yang harus dipenuhi.
"Ini belum, tapi sudah ada draft inpresnya. Kalau ini bisa diteruskan oleh direksi berikutnya paling tidak isu tentang kepesertaan pembayaran iuran itu bisa semakin ada jalan keluarnya," katanya.
PR kedua, kata Fachmi adalah mengenai tingkat kepesertaan yang ditargetkan paling minimal 95% dari total penduduk tanah air.
"Memang ada PR mengejar peserta yang sehat dan mampu itu terus dilibatkan. Tapi sekali lagi kelihatannya dengan persyaratan publik tertentu maka peserta mau ikut. Jadi ada masalah kepesertaan, revenue collection," katanya.
PR Ketiga, dikatakan Fachmi adalah mengenai strategic purchasing. Di mana BPJS Kesehatan merupakan pembeli manfaat dari layanan kesehatan yang tersedia pada mitra seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
"Jadi benefit yang dibeli itu mesti dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan. Oh uang ada segini, manfaat yang diberikan segini, disesuaikan. Jangan manfaat dinaikkan tinggi tapi kemudian uang untuk membelinya tidak memenuhi," katanya.
"How to buy? bagaimana cara membelinya, apakah dengan INA CBGS selama ini cukup efektif, apakah tidak ada cara lain. Saat ini direksi lama sudah uji coba metode pembayaran baru, direksi berikutnya bisa melihat hasil ujicoba ini dan kalau menurut keputusan direksi yang akan datang bahwa ini akan digunakan itu menjadi referensi," tambahnya.
lanjut ke halaman berikutnya
Lihat Video: Cerita Fachmi Idris Sering Diserang Isu Defisit
