Pemerintah Bisa Pakai Big Data buat Susun Kebijakan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 14 Feb 2021 14:59 WIB
profil Jokowi
Foto: Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong
Jakarta -

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal meminta kritik keras dan terbuka, menuai sorotan dari khalayak. Meski telah diberi kesempatan, rupanya masyarakat saat ini enggan melakukan kritikan karena melihat maraknya kritik keras di media sosial justru berujung sanksi hukum.

Pakar Komunikasi Digital, Anthony Leong mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa merumuskan kebijakan yang tepat dengan memanfaatkan big data media sosial.

"Kami mendorong bagaimana pemerintah bisa turut aktif mengambil keputusan dan merancang kebijakan berdasarkan big data, sentimen dan lainnya. Tapi harus difilter akun anonim tidak boleh diikutsertakan karena akan menjadi bias. Jika ini bisa diimplementasikan partisipasi publik untuk pembangunan bisa ikut andil dan kontribusi. Jadi bukan langsung menghakimi seseorang yang memberikan aspirasi," kata Anthony di Jakarta (13/2/2021).

Di era digital, penggunaan media sosial saat ini tidak dapat dipungkiri lagi menjadi media masyarakat untuk mengakses informasi dan juga berkomunikasi. Situasi ini juga tidak bisa dipungkiri menjadi efek dari perkembangan zaman.

"Yaa kita sudah tidak bisa menolak dengan situasi era digital ini, memang pemerintah harus punya wadah untuk bisa menggandeng stakeholder yang bisa menilai kritikan masyarakat secara obyektif mungkin seperti dewan etik agar tidak semua kritikan masyarakat langsung dibawa ke ranah hukum," kata Anthony yang juga CEO Menara Digital itu.

Alumni Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia itu menilai perlu keselarasan dan sinergitas antar Kementerian dan Lembaga pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Ia juga menyarankan agar perlu sebuah sistem teknologi yang bisa dipakai pemerintah untuk mengetahui record dari kesehatan seseorang.

"Mengenai pandemi COVID-19 ini, kami harapkan adanya komunikasi dan sinergitas yang baik antar kementerian dan lembaga. Kami mendorong sistem teknologi yang terintegrasi, Satgas COVID-19 yang beberapa stakeholder pemerintah harus bisa merumuskan bagaimana sebuah sistem yang dimana bisa mengetahui record perjalanan, record kesehatan hingga sudah vaksin atau belum. Ini menjadi data objektif apakah perlu lockdown di daerah mikro tersebut apa kebijakan yang harus diambil itu berdasarkan fakta objektif karena sistem biometrik itu bisa merecord ID, face recognition dan lainnya," ujar Anthony yang juga Ketua Hubungan Media Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).

Terakhir Anthony juga menjelaskan jika terobosan integrasi digital ini bisa dilakukan Indonesia bisa menekan kasus COVID-19 dan melakukan tracking yang lebih akurat. Hal ini juga bisa digunakan bukan hanya untuk kasus COVID, big data ini bisa digunakan lebih efektif untuk pemerintah bisa mengetahui kasus-kasus yang ada di masyarakat untuk membentuk kebijakan yang tepat.

"Jika ada sistem identifikasi verifikasi ID yang pas dengan sistem kesehatan, lokasi pariwisata, dan juga untuk sistem perhubungan, maka tidak ada namanya surat swab yang palsu lagi. Jadi terintegrasi sistem kesehatan dan juga untuk sistem di perhubungan. Karena tantangan ke depan makin sulit perlu sebuah action yang komprehensif," tutup Anthony.



Simak Video "Sengketa Lahan, Emak-emak di Jakbar Usir Preman Pakai Panci-Perabot"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/dna)