Pemerintah sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kebijakan itu sudah berlaku sejak 9 Februari dan direncanakan sampai 22 Februari 2021.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan hari ini pemerintah akan rapat bersama 123 kepala daerah mulai dari Bupati dan Wali Kota. Rapat akan membahas evaluasi PPKM mikro selama berlangsung.
"Sekarang melakukan PPKM mikro kita melibatkan sampai level paling kecil di daerah yaitu RT/RW. Hari ini kita akan bertemu dengan 123 Bupati dan Wali Kota untuk melakukan evaluasi kembali PPKM mikro," katanya dalam diskusi 'Daya Ungkit Ekonomi untuk Bangkit' melalui virtual, Selasa (16/2/2021).
Pria yang akrab disapa Susi itu mengklaim berlakunya PPKM mikro telah membuat perbaikan dalam pengendalian COVID-19. Mulai dari jumlah kasus baru menurun, jumlah kematian menurun, dan keterisian tempat tidur di rumah sakit (RS) yang menurun.
"Terutama di beberapa hari dan minggu ini saya kira tren kasus COVID-19 sudah mulai mengalami perbaikan dalam pengendalian baik dari sisi jumlah kasus positif, kemudian tingkat kesembuhan, penurunan tingkat kematian, kemudian ketersediaan tempat tidur di RS," sebutnya.
Dengan berlakunya PPKM mikro setidaknya ada aturan baru yang berlaku. Berikut rinciannya di halaman berikutnya.
Simak Video "Satgas COVID-19: PPKM Mikro Mulai 9 Februari, Harus Ada Posko di Desa"
[Gambas:Video 20detik]
