Utang Pemerintah Dekati 40% PDB. Pengamat: Hampir Lampu Merah

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 16 Feb 2021 19:10 WIB
Utang Pemerintah
Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68% hingga akhir Desember 2020. Total utangnya sendiri sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun hingga Desember 2020. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menilai angka tersebut menunjukkan Indonesia masih relatif cukup hati-hati.

"Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40% dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent," kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Selasa (16/2/2021).

Ia juga membandingkan rasio utang pemerintah di negara-negara lain terhadap PDB yang masih lebih besar daripada Indonesia. Mulai dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS), Prancis, Jerman, China, dan India. Tak lupa juga dengan negara-negara di ASEAN Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

Kemudian, menurutnya pemerintah mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan kebijakan, sehingga kontraksi ekonominya cukup moderat. Lalu, defisit APBN 2020 6,09% jauh lebih kecil dibandingkan negara lain yang di atas 10% seperti AS yang mendekati 15%, dan Prancis 10,8%.

"Ini artinya apa? Negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10%, sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6%," jelas dia.

Menanggapi hal itu, Ekonom dari Institutefor Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, angka utang pemerintah sudah hampir lampu merah apabila dilihat dari kemampuan bayar utang atau debt service ratio (DSR).

"Kriteria utang terhadap PDB juga perlu diperdalam dengan indikator DSR, di mana DSR tier I Indonesia terus naik melebihi 25%, padahal negara seperti Filipina cuma 9.7%, Thailand 8% dan Meksiko 12.3%. Dengan melihat perbandingan DSR maka bisa dikatakan utang sudah jadi beban dan kemampuan bayar berkurang. Ini bisa dikatakan lampu kuning sudah hampir lampu merah," kata Bhima ketika dihubungi detikcom.

Di sisi lain, menurutnya rasio utang pemerintah terhadap PDB tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara maju seperti AS, Prancis, Jerman, Singapura, dan sebagainya.

"Ini ibarat mobil esemka dibandingkan dengan pesawat airbus ya jadi tidak apple to apple. Apalagi posisi Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah. Indonesia cocoknya dibandingkan dengan sesama negara berkembang," tegas Bhima.

Bhima menilai, dari porsi utang pemerintah lebih besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Hal itu menurutnya akan menurunkan produktivitas.

"Kalau beban utang terus meningkat, sementara belanja di sektor produktifnya kalah dengan belanja birokrasi seperti belanja pegawai dan belanja barang maka kasian pemerintahan ke depan karena harus cari penerimaan lebih besar dan terbitkan utang baru. Utang yang bertambah namun produktivitas turun namanya kasih beban ke generasi masa depan, generasi milenial dan generasi Z," urainya.

Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan, posisi utang pemerintah juga harus dilihat dari beban bunga.

"Memang rasio utang pemerintah terhadap PDB di bawah banyak negara maju. Tapi utang pemerintah juga dilihat berapa rasio beban bunga. Menurut IMF yang baik adalah maksimal 10% dari pendapatan negara. Rasio beban bunga utang Indonesia sudah 19,2% dari pendapatan negara (termasuk PNBP) pada 2020. Kalau dari penerimaan pajak, rasio beban bunga utang sudah capai sekitar 25%," kata Anthony.

Saat ini, ia menilai beban bunga dari utang pemerintah sudah sangat besar. "Jadi berdasarkan tambahan tolak ukur ini, maka utang pemerintah Indonesia sudah sangat tinggi sekali. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih di bawah 60%," pungkas dia.

(vdl/eds)