Pemerintah Sebar 6 Insentif Pajak Tahun Ini, Siapa Saja yang Dapat?

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 18 Feb 2021 13:38 WIB
Ilustrasi pembelian mobil
Foto: dok detikOto
Jakarta -

Pemerintah akan kembali memberikan insentif pajak bagi wajib pajak (WP) yang terdampak pandemi COVID-19. Ada 6 insentif pajak yang sebelumnya sudah diberikan pada 2020, kemudian diperpanjang hingga 30 Juni 2021.

Perpanjangan pemberian insentif ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 atau perubahan dari PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/20210 tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Apa saja insentif tersebut?

Yaitu, insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh final pasal 23,insentif PPh final,PPh pasal 22 impor,pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang, dan insentifrestitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

Insentif tersebut diberikan pemerintah kepada beberapa wajib pajak yang kriterianya sudah tertuang dalam PMK nomor 9 tahun 2021 tersebut. Siapa saja yang dapat? Berikut daftarnya:

Siapa saja yang akan mendapatkan insentif pajak tersebut?

1. Pegawai Gaji Tak Lebih dari 16 Juta-an

Pemerintah memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Adapun pihak yang dapat menikmati insentif tersebut adalah pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Lebih rinci, insentif tersebut berikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta, atau tidak lebih dari sekitar Rp 16,6 juta per bulan.

Dengan insentif tersebut, maka pegawai yang sudah memenuhi kriteria dalam PMK nomor 9/2021 akan memperoleh gaji bebas pajak sampai 30 Juni 2021. Adapun pajak penghasilannya akan ditanggung pemerintah sampai berakhirnya masa berlaku PMK tersebut.

2. UMKM

Insentif pajak juga diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah.

Dengan insentif tersebut, WP UMKM tak perlu menyetorkan pajak sampai 30 Juni 2021. Kemudian, pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Enaknya lagi, pelaku UMKM tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23 untuk bisa menikmati insentif ini. Namun, pelaku UMKM cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada pemerintah melalui situs www.pajak.go.id.

3. Pengusaha Jasa Konstruksi

Para pengusaha jasa konstruksi juga diberikan insentif PPh final dari pemerintah. Dengan insentif tersebut, pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dibebaskan dari pajak penghasilan karena akan ditanggung pemerintah.

Simak juga video 'Hari Pers Nasional, Jokowi Bebaskan Pajak Penghasilan Wartawan':

[Gambas:Video 20detik]