Pemerintah Jangan Ribut Soal Peringkat Utang

Jakarta - Pemerintah dinilai jangan terlalu ribut soal peringkat utang Indonesia. Masalah penggunaan utang untuk membantu rakyat miskin lebih pantas diangkat."Pemerintah tidak usah pusing soal peringkat, yang terpenting adalah bagaimana alokasi utang tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat," kata Ekonom UGM Revrisond Baswir di sela seminar yang berlangsung di sebuah restoran, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2006).Dalam rapat di DPR Senin ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku kecewa dengan peringkat utang Indonesia saat ini. Dengan kondisi makro ekonomi yang lebih baik, Indonesia mestinya mendapat peringkat utang lebih tinggi.Rendahnya peringkat utang saat ini dinilai akan membuat cost of borrowing yang harus dibayar pemerintah Indonesia menjadi terlalu tinggi.Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat outlook utang pemerintah Indonesia dari "stabil" menjadi "positif". Sementara peringkat utang dalam valas tetap "B+/B" dan utang dalam mata uang lokal tetap "BB/B".Sementara Fitch Ratings menurunkan outlook Indonesia dari "positif" menjadi "stabil. Outlook tersebut adalah untuk peringkat penerbitan surat utang dalam mata uang asing dan lokal yang gagal bayar milik pemerintah. Sementara peringkat untuk keduanya tetap "BB-" (BB minus).Rencananya pemerintah akan mengintensifkan pembahasan kebijakan yang diambilnya dengan para lembaga pemeringkat tersebut.Revrisond justru menyoroti penggunaan utang yang tidak banyak menyentuh rakyat kecil. Menurutnya, persoalan utang di Indonesia tidak terlepas dari orang-orang di pemerintahan yang sangat pro terhadap barat, dalam hal ini Dana Moneter Internasional (IMF).Utang di Indonesia sudah tidak lagi menjadi salah satu upaya untuk membangun negara, tapi menjadi proyek khusus dari orang-orang pemerintahan."Perburuan rente sebenarnya tidak hanya terjadi pada kasus beras dan gula, tetapi juga utang. Perburuan rente sangat kentara pada proyek utang di Indonesia," ujar Revrisond yang kerap dijuluki ekonom sosialis ini.Dia menuding pemerintah saat ini telah menjadi kaki tangan dari pemilik kapital besar dunia sehingga harus mengorbankan rakyat.Hal yang memprihatinkan, ungkap Revrisond, adalah ketika pemerintah mengurangi anggaran pendidikan dari 20 persen menjadi 8 persen dalam APBN 2006, hanya untuk membayar bunga dan pokok utang."Ini kan lucu, mereka tidak disiplin APBN, justru APBN kita 20 persen lebih untuk bayar utang. Saya sampai tidak percaya, sampai hati pemerintah melakukan ini kepada rakyat," cetusnya.Seharusnya pemerintah, lanjut Revrisond, berani melakukan negosiasi utang dengan meminta keringanan atau penghapusan utang kepada lembaga donor. (ir/)