Masih Mungkinkah TDL Tak Naik?

Jakarta - Pilihan sulit tengah menghinggapi pemerintah. Dilihat dari subsidi, tarif dasar listrik (TDL) memang harus naik. Namun jika TDL jadi dilakukan, bukan tidak mungkin akan social cost yang harus dibayar pemerintah lebih besar lagi. Mahfum saja, rakyat saat ini sudah terlalu capek dibebani oleh kenaikan BBM, tingginya suku bunga dan kenaikan inflasi.Dalam hitung-hitungan yang diajukan PLN dan pemerintah, besaran subsidi yang harus diberikan adalah sebesar Rp 38 triliun. Hampir setengah dari jumlah itu akan digunakan PLN untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina dengan harga pasar. Soalnya sebagian pembangkit PLN masih menggunakan BBM.DPR dan pemerintah semantara ini telah sepakat untuk memberikan subsidi kepada PLN sebesar Rp 15 triliun dan Rp 2 triliun untuk dana cadangan. Jadi totalnya menjadi Rp 17 triliun. Lalu bagaimana hitung-hitungannya kalau yang harus diberikan Rp 38 triliun, kan masih ada kekurangan sekitar Rp 21 triliun. Lalu darimana menambah kekurangannya?Sebenarnya angka subsidi yang diajukan PLN dan pemerintah sebesar Rp 38 triliun masih merupakan tanda tanya. Apa benar memang kebutuhan subsidi PLN sebesar itu?Wakil Ketua Komisi VII DPR Alvin Lie malah mempertanyakannya?. "Jangan-jangan angka subsidi itu juga untuk menanggung biaya inefisiensi PLN," duga Alvin. Cukup wajar pertanyaan Alvin Lie ini. Soalnya BUMN yang mengurusi kebutuhan listrik rakyat ini dikenal sebagai BUMN yang kerap merugi dan tidak efesien.Namun harus disadari juga kerugian PLN ini dikarenakan tidak sebandingnya TDL dengan tingginya harga minyak dunia yang memicu kenaikan harga BBM. PLN saat ini memang membeli BBM dengan harga pasar.Memang akibat kenaikan harga BBM, biaya produksinya meroket karena jumlah pembangkit listrik PLN yang menggunakan BBM masih cukup banyak, yakni sekitar 22 persen. Berdasarkan perhitungan PLN, jika TDL tidak dinaikkan, subsidi listrik akan menggelembung menjadi Rp 38 triliun. Besarnya subsidi itu didasarkan pada asumsi nilai tukar Rp 9.700 per dolar AS dan harga minyak US$ 57 dolar AS per barel sebagaimana menjadi acuan penghitungan APBN 2006.Alvin bersama dengan rekan-rekannya di DPR menjanjikan akan menambah subsidi itu. Namun dengan catatan pemerintah dan PLN harus terlebih dulu melakukan audit terhadap biaya pokok produksi (BPP) sebelum membahas tambahan subsidi itu.Sebenarnya masalah kenaikan TDL ini sudah lama dikaji pemerintah. Dua tahun lalu, rencana ini sudah digodok. Namun karena alasan politis menjelang pemilihan presiden, rencana ini urung dilaksanakan. Pemerintahan siapa pun tak akan mau menaikkan TDL saat menjelang suksesi kepemimpinan negeri ini.Sudah lama tak terdengar gaungnya sola TDL, publik dikagetkan dengan pernyataan Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzeta, yang menyatakan akan menaikan TDL hingga 100 persen untuk semua golongan. Sektor industri yang paling terkena dampaknya, karena akan dinaikkan sampai 100 persen. Padahal industri saat ini sudah membayar listrik dengan harga pasar.Tak ayal lagi, pernyataan Paskah ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Bahkan di pemerintahan pun banyak yang menggerutu dan menyesalkan pernyataan menteri yang berasal dari Partai Golkar ini.Kalangan industri pun melalui Kadin bereaksi keras. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, M.S Hidayat menolak kenaikan TDL itu. Bahkan mereka mengancam tidak akan membayar listrik jika pemerintah jadi melaksanakan niatnya menaikan TDL.Ia mengatakan, dunia usaha baru saja melakukan pemulihan akibat kenaikan bahan bakar minyak Oktober 2004. Karena itu jika TDL naik pada Maret, "Kita akan tewas," ujarnya.Pernyataan Kadin ini pun membuat berang pemerintah. Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengecam sikap Kadin itu yang mengatasnamakan 100 asosiasi dunia usaha yang siap memboikot pembayaran listrik. "Zaman saya jadi pengusaha selalu menempuh cara berunding tidak lewat ancam mengancam. Saya sungguh kecewa," katanya.Pengamat ekonomi Faisal Basri melihat agenda berat yang harus segera diputuskan pemerintah saat ini ialah kenaikan tarif dasar listrik. Dan untuk ini, dia minta pemerintah tak lagi berwacana.Kesan berwacana sangat kental karena pemerintah melontarkan salah satu skenario besarnya, kenaikan tarif dasar listrik (TDL), yang masih bersifat sangat kasar dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.Siapa yang tak terbelalak membaca berita bahwa kenaikan TDL untuk rumah tangga dengan daya 1.300 10.000 volt ampere (VA) bisa mencapai 83 persen hingga 90 persen dan untuk beberapa jenis industri bisa lebih dari 100 persen. "Mengapa skenario ekstrem tersebut yang mengemuka, padahal kita yakin masih banyak skenario lain yang telah dipersiapkan," kata Faisal.Sama dengan Alvin, Faisal pun mempertanyakan angka subsidi Rp 38 triliun itu. Sangat boleh jadi didasarkan pada keadaan PLN yang sama tanpa perbaikan sama sekali. "Bukankah subsidi listrik harus didasarkan pada selisih antara harga jual listrik dan biaya produksi, bukan harga BBM saja?Pemerintah sebenarnya juga harus lebih kreatif untuk mencari dan memotong anggaran yang tidak penting. Kalau mau dihitung sebenarnya subsidi PLN masih bisa ditambah dari pos anggaran lainnya.Ketua Panitia Anggaran DPR RI Emir Moeis mengatakan, pemerintah masih memungkinkan untuk memberikan subsidi tambahan untuk PLN yang diambil dari sisa anggaran tahun 2005. Anggaran tahun 2005 hanya terserap sekitar 70 persen dan tersisa 30 persen. "Hitung-hitungannya sekitar Rp 10 triliun. Dan ini bisa digunakan untuk tambahan subsidi PLN," katanya.Emir menilai, dalam APBN 2006 pun sebenarnya masih bisa dilakukan efisiensi dan optimalisasi untuk menutupi kekurangan kebutuhan subsidi listrik. Karena DPR juga merasa tidak yakin anggaran tahun 2006 yang mengalami ekspansi hingga Rp 80 triliun bisa terserap seluruhnya"Kita bisa duduk bersama lagi membahas pos-pos belanja barang dan modal mana yang kemungkinan tidak terserap selurunnya," ujar Emir.Menanggapi hal ini, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro pun menyatakan, masih akan menghitung-hitung lagi kenaikan itu. Tapi dia membuka peluang tidak terjadinya kenaikan TDL jika memang ada subsidi tambahan yang cukup signifikan.Tapi pemerintah agaknya tetap kan ngotot untuk menaikkan TDL, namun dengan tingkat kenaikan TDL yang tidak akan lebih dari 30 persen. Soal ini, pemerintah kurang begitu suka menanggapinya. Menkeu Sri Mulyani dan Purnomo masih satu pendapat, "Semua masih kita hitung. Kita juga menunggu hasil auditnya," kata mereka kompak. Memang BPK saat ini tengah melakukan audit terhadap BPP listrik. Untuk melakukan audit ini, BPK tak tanggung-tanggung mengerahkan 30 auditornya.PLN sendiri sebenarnya telah mengurangi biaya investasinya, sekitar Rp 6 triliun. Ini akan berimplikasi pada sebagian masyarakat kita yang belum mendapatkan terangnya listrik dari PLN.Pemerintah sebaiknya tidak perlu lama-lama berwacana soal kenaikan TDL ini, jika mereka lebih kreatif mencari tambahan dana subsidi. Bukan kah sebagian anggaran kita untuk membayar utang luar negeri dan bunganya. Kenapa tidak itu dilakukan dengan melakukan renegosiasi utang luar negeri kita.Tapi apakah pemerintah berani melakukan itu mengingat embel-embel rating yang selama ini selalu dikhawatirkannya?Dan seandainya PLN bisa efisien ataupun mengurangi losses hingga 1 digit, dan pemerintah bisa lebih inovatif mencari tambahan subsidi. Juga banyaknya pembangkit PLN yang saat ini menggunakan gas, sehingga harga listrik bisa lebih murah.Jadi, kenapa TDL mesti naik? (qom/)