Menaker Ajak Perangi Calo TKI

Abu Ubaidillah - detikFinance
Jumat, 19 Feb 2021 20:45 WIB
Menaker
Foto: Kemnaker
Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri untuk mengikuti prosedur yang berlaku. Masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya bujuk rayu calo penempatan pekerja migran.

"Kita harus berjuang keras melawan calo-calo yang mengajak masyarakat bekerja ke luar negeri tanpa prosedur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Pernyataan ini disampaikan Ida ketika mengunjungi Desa Migran Produktif (Desmigratif) di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Ia juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya yang masyarakatnya banyak bekerja di luar negeri (kantong PMI) untuk lebih aware terhadap isu tersebut.

"Kewajiban kita mengedukasi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dalam kondisi yang siap, dengan kompetensi yang tersertifikasi, mengikuti prosedur yang benar, tidak terpikat dengan calo-calo," lanjutnya.

Ida menjelaskan untuk meminimalkan masyarakat terbujuk calo, Kemnaker telah menghadirkan program desmigratif di daerah kantong PMI. Salah satu pilar utama desmigratif adalah layanan informasi.

"Desmigratif ini adalah salah satu cara kita memberikan layanan bagi calon PMI dan keluarga PMI agar mereka bekerja dengan kesadaran yang penuh, kesiapan yang penuh, sehingga tidak ada persoalan ketika mereka ditempatkan di luar negeri," imbuhnya.

Pilar lainnya adalah koperasi desa dan pengembangan ekonomi desa. Lewat pilar ini diharapkan para PMI purna memiliki simpanan modal dan kegiatan usaha di desanya sepulang kerja dari luar negeri. Pilar selanjutnya ialah community parenting, yaitu pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja di luar negeri oleh masyarakat desa setempat.

"Sehingga menjadi tanggung jawab bersama agar pendidikan anak mereka tidak terbengkalai ketika orang tuanya harus bekerja ke luar negeri. Yang kita harapkan setelah desmigratif ini dibangun oleh kami berikutnya ini menjadi tanggungjawab pemerintah desa untuk mengelolanya," jelasnya.

Sebagai informasi, Kemnaker telah membangun 402 desmigratif di seluruh Indonesia. Provinsi NTB menjadi salah satu daerah kantong PMI yang telah dibangun 24 desmigratif.

(ncm/hns)