Aturan Baru buat Karyawan, Jaminan Kehilangan Kerja hingga Pesangon 50%

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 23 Feb 2021 06:00 WIB
Bantuan langsung tunai (BLT) akan diberikan kepada pegawai dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Seperti apa rinciannya?
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Pemerintah telah menerbitkan 49 aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), terdiri atas 45 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (Perpres).

Ada beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan pekerja/buruh, di antaranya PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Di dalamnya terdapat manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Dijelaskan dalam pasal 21 ayat 1, manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, dan sebesar 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya.

"Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja/buruh yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan," demikian bunyi pasal 21 ayat 2.

Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Dalam hal upah melebihi batas atas upah maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah, dalam hal ini Rp 5 juta.

Jadi, berapa manfaat uang tunai yang diterima pekerja? baca halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Serba-serbi Aturan PHK hingga Lembur di PP Turunan UU Ciptaker

[Gambas:Video 20detik]