Anggaran Pemulihan Ekonomi RI Tahun Ini Nyaris Rp 700 T

Hendra Kusuma - detikFinance
Selasa, 23 Feb 2021 17:15 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) kembali berubah, kali ini angkanya mencapai Rp 699,43 triliun atau meningkat 20,6% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 579,8 triliun.

Awalnya, anggaran PEN ditetapkan sebesar Rp 372,3 triliun pada tahun 2021. Anggaran tersebut disalurkan ke beberapa klaster seperti kesehatan, perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas.

"Nah kalau dilihat di tahun 2021, desain PEN agak mengalami modifikasi, kesehatan melonjak tinggi sebab tim kesehatan pusat, daerah, dan antar kementerian memiliki program 3T dan vaksinasi yang membutuhkan luar biaya besar," kata Sri Mulyani dalam video conference APBN KiTa, Selasa (23/2/2021).

Jika dilihat, klaster kesehatan anggarannya mencapai Rp 176,30 triliun atau naik 178%. Klaster perlindungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun atau turun 28,6%. Klaster dukungan untuk UMKM dan pembiayaan korporasi Rp 186,81 triliun atau naik 7,9%. Klaster insentif usaha dan pajak sebesar Rp 53,9 triliun atau turun 3,9%, dan klaster program prioritas sebesar Rp 125,1 triliun atau naik 87,8%.

Jika ditilik lebih dalam lagi, anggaran Rp 176,30 triliun untuk klaster kesehatan akan dimanfaatkan untuk diagnostik seperti testing dan tracing yang anggarannya Rp 9,91 triliun. biaya perawatan sebesar Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Klaster perlindungan sosial yang sebesar Rp 157,41 triliun akan dimanfaatkan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 28,71 triliun, kartu sembako Rp 45,12 triliun, bantuan sosial tunai (BST) Rp 12 triliun, program kartu prakerja Rp 20 triliun, BLT dana desa Rp 14,4 triliun, dan perlindungan sosial lainnya Rp 37,18 triliun.

Klaster dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi yang sebesar Rp 186,81 triliun akan dimanfaatkan untuk subsidi bunga UMKM Rp 31,95 triliun, BPUM Rp 17,34 triliun, subsidi IJP Rp 8,51 triliun, PMN kepada BUMN, LPEI, dan LPI Rp 58,76 triliun, penempatan dana Rp 66,99 triliun, dan dukungan lainnya Rp 3,27 triliun.

Klaster insentif usaha yang sebesar Rp 53,86 triliun akan dimanfaatkan untuk PPh pasal 21 Rp 5,78 triliun, pembebasan PPh 22 impor Rp 13,08 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 19,71 triliun, PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan bermotor Rp 2,99 triliun, dan insentif lainnya Rp 12,3 triliun.

Klaster program prioritas sebesar Rp 125,06 triliun akan dimanfaatkan untuk program padat karya K/L Rp 27,33 triliun, ketahanan pangan Rp 47,1 triliun, kawasan industri Rp 11,22 triliun, pinjaman daerah Rp 10 triliun, ICT sebesar Rp 16,65 triliun, pariwisata Rp 8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp 4,11 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap anggaran pemulihan ekonomi nasional dapat mengakselerasi perekonomian nasional dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat khususnya dari kelompok tidak mampu.

"Kita berharap di kuartal II, maka beban terhadap APBN bisa mulai dibagi kepada sektor yang muliah pulih dan daerah yang mulai pulih dari COVID-19," ungkapnya.

Simak video 'Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2021 Sekitar 5%':

[Gambas:Video 20detik]



(hek/zlf)