Fahmi Mau Pengusaha Tak Cengeng

Jakarta - Dialog Menteri Perindustran Fahmi Idris dan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) seolah berubah menjadi monolog Fahmi.Geregetan dengan ancaman boikot tidak bayar listrik yang dikeluarkan Kadin beberapa waktu lalu, Fahmi lebih banyak menceramahi pengusaha dengan kata-kata yang keras.Forum dialog pun akhirnya didominasi Fahmi yang dengan lincah menangkis semua keberatan pengusaha.Namun gaya Fahmi yang seolah tidak membuka kesempatan pengusaha berargumentasi, membuat anggota Kadin yang mengikuti acara banyak keluar.Dari jumlah yang diundang sebanyak 200 pengusaha, pada pertengahan acara separuh anggota terlihat memilih keluar ruangan."Kalau subsidi semua dibayar, maka Indonesia satu-satunya negara yang subsidinya separo dari anggaran belanja. Kalau ini terjadi, maka Indonesia negara yang tidak sehat, karena semua gerakan masyarakatnya didukung pemerintah," kata Fahmi."Apa mau saudara dinilai lapisan masyarakat lemah tidak mampu berdiri sendiri, hanya mampu dituntun dan disuapi. Kalau itu dilakukan, maka kita negara yang mudah dipukul oleh negara lain," sindir Fahmi di hadapan peserta dialog.Menurut Fahmi, jika semua pihak harus disuapi pemerintah, maka bisa saja negara Fiji (negara Kepulauan di Samudera Pasifik) yang penduduknya hanya 300 ribu bisa mengalahkan Indonesia."Karena kita lemah, sudah sejak lama hidup dengan subsidi. Bagaikan narkoba yang dipakai setiap hari dan sudah ketagihan, jadi tidak tahu mana yang haram dan halal. Jadi kalau negara mau kuat, masyarakatnya harus riil kuat," cerocos Fahmi.Dia juga meminta agar pengusaha mau melakukan dialog dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menetapkan tarif B to B (business to business). Fahmi menjelaskan, pelanggan PLN saat ini sebanyak 34 juta. Sebesar 1,4 juta kategori bisnis dan 46.550 industri. Pemerintah berharap dari sektor bisnis dan industri diterapkan melalui B to B.Menanggapi permintaan Kadin agar pemerintah saja yang menentukan tarif listrik dan tidak perlu B to B, Fahmi menjawab, "Saya tidak setolol yang saudara anggap. Saya 5 tahun jadi Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. Kalau mau berdebat tentang UU silahkan."Fahmi menjelaskan, B to B yang dimaksud adalah perundingan yang hanya untuk menetapkan dasar-dasar, sementara keputusannya tetap di tangan pemerintah.Nantinya, ungkap Fahmi, perundingan B to B akan dilakukan tiap kelompok pengguna. Misalnya, kelompok industri 24 jam, seperti baja dan tekstil, jadi bukan per sektor."Tapi saya sudah mengatakan ke PLN, pengusaha itu bukan hanya pintar, tapi juga lihai. Jadi PLN harus hati-hati dan terbuka menyampaikan struktur, dan PLN harus terbuka semua, kalau tidak rasional, ya harus diubah," papar Fahmi.Sementara sejumlah pengusaha seperti Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Sutrino mengatakan tetap akan melakukan dialog dengan PLN untuk penjelasan B to B ini.Usai dialog, ketika ditanya wartawan mengenai keberatan B to B, Fahmi meminta pengusaha jangan cengeng."Ini bukan pertama kali TDL naik, jangan dibesar-besarkan. Jangan seolah-olah TDL naik, kiamat industri. Ada tidaknya kenaikan TDL atau kalau usahanya sudah collaps, ya sudah," tandasnya. (ir/)