Pemerintah Ajak Asuransi dan Dapen Modali Infrastruktur

Jakarta - Sadar akan mahalnya pembiayaan infrastruktur, pemerintah mendorong asuransi dan dana pensiun ikut mengucurkan modal.Diincarnya asuransi dan dana pensiun bukan tanpa tujuan. Langkah ini dilakukan karena pemerintah ingin pembiayaan infrastruktur lebih banyak dari lokal, selain mengundang investor asing dan lembaga internasional."Yang memiliki dana jangka panjang, seperti asuransi dan dana pensiun, ini yang kita coba dorong kepada mereka. Supaya mereka mau berkomitmen untuk meminjamkan uangnya pada proyek-proyek jangka panjang," kata Menko Perekonomian Boediono.Hal itu diungkapkan Boediono dalam jumpa pers usai acara seminar accelerating infrastructure provision di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (21/2/2006).Diakui Boediono, pembiayaan infrastruktur diupayakan semaksimal mungkin dari dana lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri.Sementara Ketua Kamar dan Dagang Industri Indonesia (Kadin) MS Hidayat, menilai positif rencana pemerintah. Upaya menggalakkan penggunaan dana-dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi sebagai langkah yang tepat."Menggunakan dana jangka panjang untuk pembiayaan infrastruktur sangat match, yang terjadi sekarang ini masih missmatch," kata Hidayat.Pola semacam ini, ungkap Hidayat, sudah dilakukan negara lain seperti Malaysia dan Singapura.Untuk pembangunan proyek infrastuktur dalam lima tahun ke depan, Indonesia membutuhkan dana Rp 1.000 triliun atau Rp 200 triliun per tahunnya. Dari biaya sebesar itu, pemerintah mengaku hanya mampu menyediakan 20 persennya. Sedangkan 80 persen lainnya diharapkan dari partisipasi semua pihak termasuk swasta. (ir/)