Keputusan Proyek Infrastruktur Dijamin Hanya Perlu 10 Hari

Jakarta - Menkeu Sri Mulyani menjanjikan dalam waktu 10 hari setelah proyek-proyek infrastruktur masuk ke Depkeu, investor akan mendapatkan kepastian apakah proyek tersebut bisa jalan atau tidak."Dalam jangka waktu 10 hari investor akan mendapatkan jawaban dari pemerintah apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam acara seminar persiapan Infrastructure Summit II di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (21/2/2006).Sri Mulyani juga menjamin proposal yang diajukan para investor tidak akan berlama-lama di meja para dirjennya. "Investor tidak akan mengalami hal ini. Tapi dalam waktu 10 hari akan ada keputusan proyek bagi si investor. Saya kira ini adalah poin terpenting," tegasnya.Mengenai pendanaan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membentuk suatu pendanaan di masing-masing departemen, terutama di Departemen PU yang bisa menggunakan dana ini untuk membeli tanah guna kepentingan proyek."Tapi kami belum bisa memutuskan apakah ini menjadi satu yang terkonsolidasi di bawah Menkeu yang akan menyediakan dananya. Fund ini dan infrastructure fund akan lebih independen dari birokrasi Depkeu," ujarnya.Obligasi InfrastrukturUntuk meningkatkan percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur serta memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di infrastruktur, pemerintah berencana menerbitkan obligasi infrastruktur."Jadi ini adalah upaya untuk proses untuk menjual atau menciptakan bond atau obligasi yang terkait dengan infrastruktur. Ini yang sedang kita pikirkan," ujar Menko Perekonomian Boediono.Ia menambahkan, penerbitan obligasi infrastruktur merupakan bagian dari support keuangan untuk pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan pemerintah.Proyek infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur diperlukan adanya berbagi risiko oleh pemerintah tanpa membebani anggaran negara."Jadi kita akan buka diri untuk memberi financial support, dan kita akan berbagi confident risk, risiko yang bisa dihadapi oleh investor dan pemerintah," tambahnya.Ketua Kadin MS Hidayat menyambut baik usulan tersebut karena akan membuat investor menjadi merasa aman dalam pembiayaan proyek-proyeknya. "Dengan masuknya pemerintah, saya kira membuat finance scheme kita menjadi berharga karena pemerintah ikut mengambil risiko," ujar Hidayat. (qom/)