PPN Ganda Penyebab Tutupnya Pabrik di Batam

Jakarta - Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, meningkatnya pabrik yang tutup dan hengkang dari Batam karena masih banyaknya kasus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda yang belum diselesaikan pemerintah."Maka itu saya minggu lalu kirim ke Menteri Keuangan untuk melakukan tinjauan PPN ganda bagi kegiatan di industri Batam dan lainnya," kata Fahmi di sela acara MoU dengan Mennegkop UKM Suryadharma Ali di Gedung Departemen Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (22/2/2006).Fahmi berharap kasus ini bisa diselesaikan oleh Ketua Otorita Batam baru, yang kini nama calonnya masih ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Penguasa baru Batam yang ditunjuk nanti, ungkap Fahmi, harus mengerjakan dua pekerjaan rumah yang penting. Pertama, menyelesaikan status legal Batam yang berkoordinasi dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri.Kedua, mengembalikan fungsi dan peran Batam menjadi daerah khusus investasi, industri dan ekspsor.Tutupnya sejumlah industri di Batam juga karena kawasan berikat ini kalah jauh dalam memberikan fasilitas dan insentif, dibanding negara lain seperti Vietnam, Kamboja dan Laos, Thailand, Cina dan India."Penawaran insentif yang luar biasa dari negara-negara itu berdampak bagi industri yang mudah pindah karena terjadi persaingan antarnegara yang luar biasa," kata Fahmi.Permasalahan lainnya adalah tidak adanya kepastian hukum di Batam. Investor yang ada di Batam semula berharap Batam menjadi Free Trade Zone (FTZ) yang bebas pajak.Namun pemerintah hanya meningkatkan status Batam dari bounded zone menjadi bounded zone plus karena status FTZ bisa membuat iri daerah lain.Selain di Batam, lanjut Fahmi, masalah kepastian hukum juga terjadi di Kawasan Berikat Indonesia Timur (Kabir). Wilayah Kabir yang dirancang untuk kegiatan industri minyak dan gas juga mengalami masalah PPN ganda.Sebelumnya, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Luthfi dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam raker dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR pada 20 Februari mengatakan, pemerintah sebenarnya telah melakukan revisi PPN dan PPnBM di Batam.Sayang, kurang gencarnya sosialisasi revisi tersebut, membuat investor masih takut ke Batam. Untuk itu pemerintah akan giat melakukan sosialisasi, karena revisi yang ada dinilai sangat kondusif bagi investasi di Batam. (ir/)