PLN Masih Tak Efisien, TDL Tak Boleh Naik

Jakarta - Pemerintah diminta tidak menaikkan tarif dasar listrik (TDL) mengingat PT PLN (persero) hingga kini masih akrab dengan inefisiensi dan kebocoran."Ada 13 kasus yang berada di Kejaksaan Agung dan KPK terkait dengan korupsi di PLN," ujar Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS Ami Taher dalam seminar kontroversi kenaikan TDL di ruang GBHN, DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2006).Ami mencontohkan kebocoran-kebocoran dan korupsi di PLN antara lain pada PLTU Cilacap sebesar Rp 1,8 triliun, PLTG Borang Rp 136 miliar, PLTG Indralaya Rp 20 miliar dan PT Indonesia Power sebesar Rp 500 miliar.Selain itu, saat ini terdapat 18 pembangkit PLN yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Padahal pembangkit-pembangkit tersebut memiliki sistem dual fuel yang dapat menggunakan bahan bakar gas. Ami juga kecewa dengan ekspor gas dengan harga murah ke negara lain. Semestinya gas itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri karena harganya yang murah. "Jadinya pembangkit menggunakan BBM yang harganya berlipat," sesalnya.Ami mengilustrasikan dengan menggunakan BBM, besarnya anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 28,4 triliun per tahun. Sementara jika menggunakan gas hanya membutuhkan dana Rp 5 triliun per tahun. "Jadi ada selisih Rp 23,3 triliun. Kita tidak perlu subsidi dan TDL bisa diturunkan," tegasnya.Alasan lain tidak boleh dinaikannya TDL karena pemerintah kerap salah dalam melakukan perhitungan. Ketika terjadi kenaikan BBM misalnya, pemerintah berasumsi inflasi hanya sebesar 8 persen. Namun kenyataannya mencapai angka 17,5 persen. "Begitu juga dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Ternyata hanya mencapai 5,5 persen. Target penerimaan pendapatan Rp 540,1 triliun pun hanya Rp 495 triliun. Jadi ada Rp 44 triliun target yang tidak tercapai," ujarnya.Kenaikan TDL menurut Ami, juga akan memberikan efek domino karena akan mengakibatkan kolapsnya dunia industri dan akan meningkatkan angka pengangguran. Anggota DPD RI Marwan Batubara yang turut menjadi pembicara mengatakan, tidak tepat jika membandingkan TDL yang berlaku di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. "Tidak dapat dibenarkan karena hanya membandingkan TDL-nya saja. Seharusnya kita juga bandingkan kondisi masyarakat dan makro ekonomi di negara tersebut," katanya.Ami meminta agar tim audit BPK lebih cerdas dan mawas dalam mengaudit BPP PLN. "Dengar aspirasi, apakah aksi jahit mulut merupakan gambaran saluran aspirasi yang terhambat," tandasnya. (qom/)