Asuransi Minta Insentif Jika Diminta Biayai Infrastruktur

Asuransi Minta Insentif Jika Diminta Biayai Infrastruktur

- detikFinance
Jumat, 24 Feb 2006 11:44 WIB
Jakarta - Dana yang dikelola asuransi saat ini mayoritas masih ditanamkan di obligasi. Namun bila pemerintah menghendaki untuk pembiayaan infrastruktur, asuransi meminta pemerintah memberikan insentif seperti pemberian bunga."Kalau free tax itu lebih bagus," ujar Ketua Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) Achmad Subiyanto usai seminar sehari tentang "Mencegah kejahatan di bidang perasuransian" di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (24/2/2006).Achmad yang juga merupakan Dirut Taspen ini mencontohkan, saat ini dana asuransi yang dikelolanya sebanyak 70-80 persen diinvestasikan di obligasi. Pihak dana asuransi juga tengah berpikir untuk memperluas penghimpunan dana baru."Misalnya tabungan haji seperti di Malaysia ataupun lembaga basic social security untuk para nelayan dan petani. Kalau ini ditata, uangnya cukup besar," tambahnya.Untuk itu, Achmad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi perhatian yang lebih besar kepada asuransi. Menkeu pun berjanji akan memberi perhatian karena asuransi merupakan salah satu pembiayaan berjangka panjang."Tadi saya sudah sampaikan ke Menkeu. Nanti setelah bank dan fiskal, dia akan melihat asuransi," ungkapnya.Achmad menambahkan, dana pensiun di Indonesia masih dalam jumlah yang kecil dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di Malaysia, untuk 24 juta penduduk, dana asuransi dan pensiun yang terhimpun ada sekitar Rp 800 triliun.Di Singapura, yang penduduknya sekitar 4 juta itu Rp 500 triliun. Sementara di Indonesia yang penduduknya lebih dari 200 juta, dana asuransi dan pensiun yang berhasil dihimpun baru Rp 150 triliun."Jadi ada sesuatu yang perlu dilihat, apakah menyangkut aspek legal, prosedur, itu harus dicek lagi. ASEAN saat ini sudah melakukan reformasi di bidang asuransi dan pensiun, kenapa Indonesia belum?" tandasnya.Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono berharap asuransi dan dana pensiun ikut berpartisipasi membiayai proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya, pemerintah ingin proyek infrastruktur lebih banyak dibiayai dari investor lokal ketimbang asing. (qom/)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads