DPRD Bojonegoro Jengkel Blok Cepu Dipolitisasi

Bojonnegoro - Pemilihan operator yang akan mengoperasikan ladang cepu sebaiknya dipertimbangkan dengan dasar-dasar yang rasional, jangan dipolitisasi. Sebab akan merugikan pemerintah dan masyarakat sendiri.Demikian disampaikan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Bojonegoro Syarif Usman saat dihubungi detikcom, Senin (27/2/2006). "Minggu ini kami akan kirim surat ke Presiden SBY, mengingatkan jika masyarakat sudah menunggu-nunggu. Jangan sampai persaoalan Blok Cepu dijadikan komoditas politik sehingga merembet kemana-mana," tegas Syarif Usman.Tentang adanya beberapa politisi yang menggalang dukungan untuk menentang ExxonMobil sebagai operatorship, Syarif menyatakan dirinya tidak bersikap netral. Ia juga gregeten jika persoalan ini dikaitkan dengan masalah anti asing dan nasionalisme."Saya tidak mendukung dan tidak menolak, tapi cobalah mereka turun ke Bojonegoro. Lihat kenyataa yang ada di lapangan. Mana yang lebih peduli pada masyarakat sekitar pengeboran, Pertamina atau Exxon? Gitu saja kok repot," ujarnya.Seperti diketahui, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Persiden SBY meminta persoalan Blok Cepu bisa dituntaskan pada bulan Februari ini. Blok Cepu akan menjadi salah satu proyek terbesar yang akan membantu Indonesia dalam mendongkrak perkembangan ekonominya. Dengan lebih dari 85 persen pemasukan yang didapat dari proyek tersebut serta dari pajak pendapatan, Blok Cepu akan sangat berperan dalam meningkatkan investasi dan pendapatan negara.Blok Cepu dapat menghasilkan 170,000 barel minyak per hari atau setara dengan US$ 10,2 juta per hari bila harga minyak US$ 60 per barel. Pendapatan bersih Indonesia dari produksi itu dapat mencapai US$ 9,2 juta per hari atau sekitar Rp 85 miliar.Untuk merealisasikan proyek itu, dibutuhkan investasi sekitar Rp 20 triliun yaitu untuk membangun berbagai fasilitas produksi dan infrastruktur pendukung. Semua aktivitas investasi itu akan berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Pemerintah sampai saat ini masih mencari cara agar Pertamina juga bisa ikut mendukung proyek itu secara finansial, karena utang Pertamina kepada pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini masih Rp 17 triliun. (mar/)