Pegawai Pajak Diduga Terima Suap, Anggota DPR Singgung Kinerja Menkeu

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 03 Mar 2021 20:45 WIB
Menkeu Sri Mulyani Indrawati melantik Kepala BKF dan Dirut LMAN
Foto: Dok. Kementerian Keuangan: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai dugaan kasus suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan pengkhianatan atas reformasi dan harus dijadikan momentum menilai kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Misbakhun mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab dengan dugaan kasus tersebut serta harus menyiapkan mitigasi risiko dari tindakan tersebut.

"Ini momentum terbaik untuk melakukan penilaian kembali tentang kinerja Menteri Keuangan secara lebih menyeluruh dalam kaitan pengawasan terhadap direktorat jenderal yang berada dalam rentang kendali Kementerian Keuangan," kata Misbakhun saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (3/3/2021).

"Tetap harus ada tanggung jawab seorang menteri keuangan dalam kasus di Ditjen Pajak saat ini. Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementerian Keuangan," tambahnya.

Misbakhun mengapresiasi langkah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang berhasil mengungkap kasus dugaan suap tersebut. Dia pun mengapresiasi para pegawai pajak yang terus mengumpulkan penerimaan negara meski situasi perekonomian tidak dalam kondisi yang baik.

Namun di sisi lain, godaan terhadap pegawai pajak sangat besar dan selalu ada setiap saat. Misbakhun berharap dugaan kasus suap ini tidak membuat puluhan ribu pegawai pajak lainnya terlupakan hanya karena ulah satu atau dua orang yang nakal.

"Namun demikian korupsi tetap korupsi, tidak ada toleransi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Hukum tetap harus ditegakkan. Momentum ini adalah pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan seluruh Wajib Pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit. Jangan hanya melihat kepada Pegawai Pajak, tetapi harus ditekankan bahwa peringatan ini juga untuk Wajib Pajak," jelasnya.

Misbakhun berharap dugaan kasus suap ini tidak membuat sekitar 45.000 pegawai di sektor penerimaan negara terlupakan hanya karena ulah satu atau dua orang yang nakal.

Sementera itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan, dugaan kasus suap puluhan miliar yang melibatkan pejabat pajak ini bentuk pengkhianatan terhadap program reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah.

Apalagi, saat ini pemerintah sedang membutuhkan dana besar untuk penanganan pandemi COVID-19.

"Penerimaan negara selama COVID mengalami penurunan yang tajam, sangat disesalkan jika korupsi pajak masih terjadi, kesejahteraan pegawai pajak sudah luar biasa, bahkan pelayanan vaksin pun kita minta diprioritaskan. Tapi Kenyataan menghianati alamat reformasi perpajakan," kata Kamrussamad.

Dia pun meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk bertanggung jawab jika dugaan kasus suap puluhan miliar ini terbukti benar. Lalu, dirinya pun meminta KPK melanjutkan penyelidikan terhadap tindak korupsi di sektor perpajakan.

"KPK jangan ragu, tapi segera bertindak demi kepentingan rakyat. Dirjen harus bertanggung jawab," ungkapnya.

(hek/hns)